METRO, BINJAI | Permasalahan lahan HGU PTPN II sei semayang yang cacat dalam administrasi belum usai. Kelompok masyarakat tani mendatangi kantor pemerintah Kota Binjai, melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi mereka ke Pemko Binjai.
Aksi damai ini mereka laksanakan pada Kamis, (25/8/2022) di depan kantor Pemko Binjai Jalan Sudirman Kota Binjai. Ada sekitar puluhan peserta aksi yang datang, dan aksi damai ini dioratori oleh Pristiwanto selaku ketua kelompok masyarakat tani.
Pristiwanto dalam orasi nya menyampaikan beberapa poin aspirasi kelompok masyarakat tani dan apa yang telah di langgar PTPN II Sei Semayang
Ada pun pelanggaran peraturan dan perundang-undangan atas SHGU NO. 54 dan NO. 55 milik PTPN II.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986 Tentang Perluasan Wilayah Kota Binjai, Pada Pasal 2 Huruf D No. 2: Keseluruhan Desa Tunggorono Yang Tadinya Di Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Menjadi Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai.
Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2001: Sudah Di Tidak Terdapat Areal Perkebunan Perkotaan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai, Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 114 Tahun 1992 Yang Menyatakan : Tidak Ada Lagi Di Perkotaan Areal HGU.
“Kami hanya ingin mempertahankan wilayah kota Binjai yang di caplok pihak PTPN II, dan PTPN II tidak boleh melarang kelompok masyarakat tani untuk bercocok tanam di tanah administrasi kota Binjai, dan apabila ini tidak ditindak lanjuti oleh pemko Binjai kami akan membuat aksi yang lebih besar lagi, ucap Pristiwanto.
Irwansyah Naaution menuturkan, akan kita Surati pihak BPN kabupaten Deli Serdang, BPN kota Binjai dan pihak PTPN II. “Kita akan memanggil mereka, agar masalah lahan ini segera selesai. Dan wilayah ini kita (Pemko Binjai) sangat membutuhkan lahan ini guna untuk menunjang pertumbuhan wilayah kota Binjai,” ujar Irwansyah.
Sementara Kabag Ops Polres Binjai Kompol Agung Basuni SIK, mengatakan akan mengambil semua data dari semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut.
Kapolsek Binjai Timur AKP Arifin Pardede juga menambahkan bahwa letak titik masalah lahan ini adalah mengacu pada peraturan pemerintah tahun 1986 tentang perluasan wilayah kota Binjai, yang sebelumnya Desa Tunggurono Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kini menjadi Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur. (Done)
