MEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan, H Zulkarnaen SKM mengingatkan aparatur kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan (kepling) agar tidak menyalahkan warga atas banyaknya protes terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata.
Karena menurutnya, pendataan warga yang layak menerima bansos merupakan tanggung jawab kepling bersama pendamping dari Dinas Sosial. Data inilah yang kemudian dibawa ke Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk divalidasi.
Hal ini disampaikan Zulkarnaen saat melaksanakan Reses III Masa Persidangan Ke III DPRD Kota Medan, di Jl Bambu Runcing, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (26/7/2025).
“Di sini kita tidak saling menyalahkan, tetapi mencari solusi agar aspirasi warga yang tersampaikan dapat dipenuhi. Warga yang belum menerima juga jangan disalahkan. Meskipun daftar penerima bantuan berdasarkan data yang ada di DTKS atau DTSN, tapi pendataan awal itu kan dari tingkat lingkungan,” ujar Zulkarnaen merespon jawaban pihak kecamatan atas pertanyaan warga.
Legislator yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) 3, yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Timur ini, mengingatkan agar para kepling, selaku unit pemerintahan paling depan, agar betul-betul serius memperhatikan kondisi ekonomi warga saat mengusulkan pendataan nama penerima bansos. Jangan ada lagi aduan bahwa warga yang ekonominya mampu justru menjadi penerima bantuan.
Sebelumnya sejumlah warga menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait administrasi kependudukan, fasilitas kesehatan, BPJS, KIP, PIP dan bantuan sosial.
“Saya janda pak dan sudah lama terdaftar sebagai peserta PKH. Tapi hingga saat ini, saya tidak pernah menerima bantuan apapun,” keluh Ibu Khairani, warga Jalan Pahlawan.
Hampir sama, warga lainnya, Nur, Rahma, Salma, dan Maniasti juga meminta kejelasan terkait bantuan sosial yang tidak merata. Ada keluarga mampu, namun menerima bantuan PKH. Sementara keluarga tidak mampu, belum pernah. menerima sama sekali.
“Saya punya 2 cucu, kedua orang tuanya sudah tiada. Cucu yang paling besar mendapatkan bantuan pendidikan KIP, sementara adiknya sampai sekaran belum. Kenapa bisa begitu pak,” ungkap ibu Salma.
Selain masalah bantuan sosial, ada warga lainnya yang juga mengeluhkan hewan peliharaan yang berkeliaran dan dianggap mengganggu aktifitas warga lainnya.
“Sebulan terakhir ini, ada monyet berkeliaran di kawasan ini. Sering mengganggu dagangan jualan di warung,” cerita Ibu Erni.
Dalam reses tersebut, warga lainnya, Yusniarti mengeluhkan kendala saat menggunakan faskes UHC. Data suaminya tiba-tiba berstatus ASN, padahal seharusnya bukan. Kesalahan data tersebut membuat suaminya tidak dapat menggunakan faskes UHC.
“Jadi kok bisa gitu, kami sekeluarga tinggal di Medan dan itu sudah lama, kami bukan ASN, sudah disampaikan ke kepling maupun kelurahan belum ada respon. Padahal dirinya ingin menggunakan Fasilitas UHC karena menunjukkan KTP seharusnya sudah bisa. Padahal suami harus mendapatkan perawatan intensif tetapi terkendala akan identitas,” ujarnya.
Sementara terkait administrasi kependudukan, warga Kelurahan Pahlawan, Olivia, mempertanyakan kepengurusan pindah alamat secara online, dimana salah satu kerabatnya berada di Pangkalan BUN.
Merespon keluhan ini, Katim Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Medan Agus Mulia meminta agar Yuniarti bisa langsung datang ke Lantai 3 Disdukcapil Kota Medan dengan membawa KTP dan KK.
“Mungkin ada error saat penginputan data, sehingga terjadi duplikat data. Namun bisa diperbaiki. Silahkan data ke Dukcapil Medan untuk perbaikan data,” imbuhnya.
Menjawab pertanyaan Olivia, Agus menyampaikan untuk pindah kependudukan dari Medan ke Daerah lainnya atau sebaliknya bisa dilakukan penarikan data asalkan dengan syarat ada surat pernyataan yang diteken terlebih dahulu.
Kuota Bansos
Terkait permasalahan warga yang belum mendapatkan atau mengenai adanya unsur kesengajaan bahwa bantuan untuk keluarga atau kerabat kepling, Camat Medan Perjuangan meminta warga melaporkan itu langsung kepada dirinya.
Ia pun tidak menampik ada kecurigaan warga. Sebab ia pernah menegur oknum kepling gara-gara penerima bantuan ternyata istri kepling tersebut.
“Dipanggil langsung kita berikan peringatan dan bantuan beras yang sempat di terima langsung diberikan kepada orang berhak menerimanya,” ucap Hidayat.
Ia juga menerangkan bahwa kuota bantuan sosial itu terbatas dan digilir. Bagi yang belum mendapatkan, agar bersabar. Karena nama-nama penerima bantuan sosial itu sendiri ditentukan oleh Kemensos.
Di akhir kegiatan, Zulkaraen mengingatkan aparatur kecamatan dan kelurahan, khusunya kepling, agar melalukan pendataan yang valid siapa-siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
“Pak Camat tolong awasi seluruh kinerja perangkat yang di bawah jajarannya. Pastikan seluruh program bantuan dari pemerintahan sampai kepada orang yang membutuhkan,” ucapnya.
Begitu juga dalam pelayanan di masyarakat terkait bantuan kesehatan, pendidikan dan sosial, harus menjadi perhatian.
“Bila terbentur terkait anggaran, bisa langsung disampaikan agar bisa kita perjuangkan,” ungkapnya.
Apalagi, sambung politisi Partai Gerindra ini, di DPRD Medan saat ini berlangsung pembahasan KUA PPAS. Sehingga permintaan anggaran bisa saja dimasukan pada P ataupun R APBD.
Di depan rarusan warga yang hadir, Zulkarnaen kemudian menegaskan reses teraebut bukan sekedar menerima aspirasi. Ia memastikan seluruh aspirasi dan keluhan warga akan ditindaklanjuti.
“Bila ada permasalahan lampu jalan yang putus ataupun banjir, kita minta unsur kelurahan dan kecamatan segera membuat laporan kepada OPD. Apabila tidak direspon, maka laporkan ke saya. Akan kita hubungi OPD nya,” tegas Zulkanaen.
Tampak hadir dalam reses, Camat Medan Perjuangan Hidayat, Kapuskesmas Sentosa Baru yang mewakili Dinkes Medan dr Hari Putra Darmawan, Katim Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Medan Agus Mulia, Koordinator Bansos Dinsos Kota Medan Nizamuddin dan mewakili DLH Medan Baharuddin. (Red)
