MEDAN – Polemik rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang sempat memanas kembali menjadi sorotan setelah anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Ricky Antony (RA), melontarkan kritik keras terhadap sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meninggalkan ruang sidang usai rangkaian agenda paripurna.
Dalam keterangannya pada Senin (27/7/2026), RA menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk arogansi.
“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau berpandangan lain, tentu kita hormati,” ujar RA.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan di ruang publik. Pasalnya, Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan bahwa dirinya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninggalkan ruang rapat karena seluruh rangkaian agenda paripurna telah selesai dilaksanakan.
“Ya itu masalah kuorum katanya kan dibahas lagi. Saya rasa itu kan rapat jadwalnya jam 09.00 sudah dimulai walaupun ngaret karena masalah kuorum tidak kuorum. Cuma kan serangkaian paripurna sudah selesai. Di akhir malah dipertanyakan dan diperdebatkan sesama anggota DPRD,” kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu (25/7/2026).
Kritik yang disampaikan RA turut mendapat tanggapan dari Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Sumatera Utara.
Wakil Ketua PW GPA Sumut, Ilham Hutabarat, menilai kritik tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan lembaga yang seharusnya mampu menjaga dan menyelesaikan dinamika internal secara bijaksana tanpa memperkeruh situasi di ruang publik.
Menurut Ilham, dinamika yang terjadi di DPRD merupakan hal yang lazim dalam proses politik. Karena itu, seluruh pihak diharapkan lebih mengedepankan penyelesaian yang konstruktif daripada memperbesar polemik.
“Dinamika di lembaga legislatif merupakan hal yang biasa. Yang tidak baik adalah ketika situasi justru diperkeruh sehingga memunculkan opini-opini yang saling menyudutkan,” ujar Ilham.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dijadikan ajang membangun popularitas politik. Menurutnya, sebagai salah satu partai besar, NasDem semestinya mengambil peran sebagai penyejuk dalam menyikapi dinamika politik di DPRD Sumatera Utara.
“Jangan berlebihan. Kesan yang muncul seolah hanya mencari panggung. Saat ini bukan waktunya membuat ruang publik menjadi gaduh,” tegasnya.
Ilham menambahkan, sikap seluruh pihak, termasuk partai politik, seharusnya mampu menjadi penyeimbang dan mendorong terciptanya suasana yang kondusif, bukan memicu eskalasi polemik di tengah masyarakat.
“NasDem juga seharusnya menjadi penyeimbang, bukan memperkeruh situasi,” tutupnya. (Red)
