MEDAN – Ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan, siang itu tak sekadar menjadi tempat menerima tamu. Senin, 27 April, ia menyambut kedatangan Agus Rohadi, Ketua BKAD DPRD Kota Bekasi, bersama sejumlah staf ahli. Pertemuan berlangsung tertutup, namun isu yang mengemuka mencerminkan persoalan akut kota-kota besar: sampah, energi, dan beban anggaran.
Di hadapan tamunya, Wong membeberkan angka yang menggambarkan skala persoalan. Kota Medan, kata dia, setiap hari memproduksi sekitar 1.700 ton sampah. Seluruhnya masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA). “Sarana dan prasarana belum memadai,” ujarnya.
Masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan struktural. DPRD menilai pendekatan lama—angkut dan buang—tidak lagi relevan. Wong mendorong perubahan paradigma: sampah harus diperlakukan sebagai sumber energi. Ia merujuk pada program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang mulai digagas di Medan.
Program itu, menurut dia, telah diperkuat melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, implementasinya belum sepenuhnya berjalan. Sejumlah aspek masih dikaji, termasuk skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Anggaran menjadi salah satu titik krusial. Pemerintah Kota Medan disebut mengalokasikan sekitar Rp198 miliar per tahun untuk pengelolaan sampah. Nilai ini besar, namun belum menghasilkan perubahan signifikan di lapangan. Wong mengakui kehati-hatian pemerintah dalam menggandeng mitra swasta, termasuk rencana kerja sama dengan Danantara. “Kami perlu berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung agar tidak menimbulkan persoalan hukum,” katanya.
Di sisi lain, Agus Rohadi membawa perspektif dari Bekasi. Kota itu juga menghadapi tekanan serupa, meski memilih pendekatan berbeda. Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan modernisasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut Agus, strategi dimulai dari hulu. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi kunci untuk menekan volume yang masuk ke TPA. Selain itu, Bekasi menyiapkan pembangunan fasilitas PSEL dan pengembangan TPA modern.
“Tanpa pemilahan dari rumah, beban di hilir akan terus menumpuk,” ujarnya.
Pertemuan dua legislator ini memperlihatkan satu kesamaan: persoalan sampah telah melampaui kapasitas sistem yang ada. Kota-kota besar kini dipaksa mencari solusi baru—teknologis, kolaboratif, sekaligus berisiko tinggi dari sisi pembiayaan dan regulasi.
Di balik suasana pertemuan yang hangat, tersirat satu hal: krisis sampah bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan persoalan kebijakan publik yang mendesak untuk segera diselesaikan.(rel)
