METRO,MEDAN | Sebagai salah satu icon Kota Medan, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Angkutan Transportasi Umum-Becak Bermotor (DPP Satu Betor) meminta perhatian Pemprovsu dan Pemko Medan. Pasalnya, semenjak masa pandemi covid-19, pendapatan para abang-abang betor jauh berkurang, bahkan terkadang tidak membawa hasil apapun ke rumah.
“Saat ini telah hadir angkutan berbasis online dan tidak memberikan kontribusi jelas terhadap pendapatan negara, kami minta Pemprovsu khususnya Kota Medan untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan kami para penarik betor,” ucap Ketua Umum DPP Satu Betor, Johan Merdeka, Senin (20/12/2021), saat melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.
Dikatakan Johan, saat ini armada betor banyak yang sudah tidak layak dan tidak memenuhi standard transportasi. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Gubernur Sumut maupun Wali Kota Medan untuk memperhatikan para penarik betor, seperti perhatian terhadap icon Kota Medan lainnya, Masjid Raya, Tjong Afie, Istana Mainun dll.
“Wali Kota Medan sebelumnya (Drs Dzulmi Eldin) berjanji di depan penarik betor dan Kapoldasu saat itu (Irjen Agus Andrianto) akan melakukan peremajaan kepada 6000-8000 betor, namun hingga kini tidak terealisasi. Kami harapkan perhatian yang serius dari pemerintah,” kata Johan.
Selain itu, lanjut Johan, banyak abang-abang betor yang belum mendapatkan program Bantuan Kesejahteraan sosial seperti KIS/JKN, PKH, BPNT, KUBE, KIP, PIP dsb. “Di dalam UU disebutkan bahwa orang miskin dan anak telantar ditanggung oleh negara, dan sebagian besar abang-abang betor tergolong miskin dengan menyewa rumah, namun kami justru tidak mendapat perhatian,” kesal Johan.
Lanjutnya, dirinya juga meminta Gubernur Sumut untuk melakukan evaluasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut yang telah melakukan diskriminasi dengan membagikan Seksi dan Bak Becak kepada badan usaha yang bukan koperasi.
“Kami meminta pengalokasian APBD buat peremajaan, perawatan betor seperti Icon lainnya guna terwujudnya Medan Smart City. Selain itu, kami juga meminta Dinas Koperasi dan UKM agar transparan dalam penggunaan anggaran negara termasuk pengadaan bantuan untuk UMKM dan Koperasi,” tandasnya. (HM)
