Medan. Capaian Program Imunisasi Zero Dose di Kota Medan masih sangat memprihatinkan.
Berdasarkan data Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) untuk Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi bayi usia 11 hingga 29 hari, dari tahun ke tahun persentasenya bukan meningkat justru semakin jeblok.
Berdasarkan data, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2023, jumlah bayi yang diimunisasi hanya 60.09 persen, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 73.65 persen. Namun di tahun berikutnya, tahun 2025, mulai Januari hingga September bayi yang diimunisasi hanya 35.84 persen.
Demikian juga dengan Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) yang diperuntukan bagi anak usia 12-24 bulan. Pada tahun 2023 bayi usia 2 tahun yang diimunisasi hanya 16,23 persen, tahun berikutnya 2024 meningkat sedikit yakni, 55.08 persen dan tahun 2025 dari Januari hingga September hanya tercapai 30,5 persen.
Tak kalah memprihatinkan Imunisasi bagi anak sekolah yang dikenal dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD. Pada tahun 2023 siswa sekolah hanya 1,48 persen yang mengikuti imunisasi. Tahun 2024 naik 5.8 persen, dan pada tahun 2025 hingga September kembali turun menjadi 2,52 persen.
Menanggapi hal ini Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan dr Faisal Arbie M.Biomed menegaskan bahwa capaian imunisasi yang tidak sesuai dengan harapan itu tidak bisa menyalahkan pemerintah.
Kenapa? Begitu ada surat edaran dari sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi atau vaksin kepada siswa usia sekolah TK, SD, masih banyak kita dapati orangtua yang menolak anaknya divaksin. Dan menanyakan apakah vaksinnya bagus atau tidak. Bahkan ada juga orang tua yang menuding bahwa vaksin yang akan diberikan kepada anaknya adalah vaksin yang sudah kedaluarsa.
“Kekhawatiran-Kekhawatiran seperti itulah yang menyebabkan cakupan vaksin di Kota Medan masih sangat rendah,” jelas Faisal Arbie yang duduk di Komisi III DPRD Medan itu, Sabtu (1/11/2025).
Harapannya, lanjut anggota dewan dari Dapil III itu, pemerintah bisa menyosialisasikan melalui Dinas Kominfo bahwa gerakan imunisasi ini dilaksanakan secara masif dan dipastikan bahwa vaksin yang tersedia itu obat yang masih bagus dan terbaik.
Sebagai anggota DPRD Medan, mantan Wakil Direktur RS Avicenna Labura tahun 2015-2017 itu belum berani menyosialisasikan terkait imunisasi tersebut saat dia melaksanakan Sosialisasi Perda maupun Reses.
“Saya ingin memastikan dulu ke Dinas Kesehatan Kota Medan apakah program itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kenapa? Ketika kami sebagai anggota dewan untuk menyosialisasikan imunisasi ternyata program di pemerintah belum dicanangkan atau pun belum dipersiapkan, itu seperti bumerang nanti kepada kami,” ujar mantan Case Manager RS Siloam Dirgasurya Medan itu.
Alangkah baiknya, lanjutnya, kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah untuk mensinergikan program imunisasi dengan program pemerintah. “Jika pemko Medan siap kita juga siap menyosialisasikan ke seluruh dapil kita saat Reses maupun Sosper,” tegasnya.
Diakui Faisal, berdasarkan keterangan kader posyandu di dapilnya, orangtua si balita tidak punya waktu membawa anaknya untuk Imunisasi. Bahkan kader Posyandu sampai jemput bola mendatangi rumah-rumah warga.
“Kami hanya bisa menyarankan tidak bisa memaksakan. Sebab jika dipaksakan nanti akan muncul dinamika. Karena mereka bekerja dan tidak punya waktu membawa anaknya imunisasi,” pungkasnya.
Terpisah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan dr Pocut Fatimah Fitri tidak memungkiri bahwa banyak orangtua dari anak yang seharusnya mendapat “asupan imunisasi” menolak anaknya diimunisasi atau divaksin. Terutama di daerah pinggiran. Seperti Medan Denai, Medan Amplas dan beberapa kecamatan lainnya.
“Alasannya, diduga terpengaruh hoaks atau ada kampanye negatif di tengah masyarakat, saya pun tidak tahu,” ujar Pocut yang dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (3/11/2025).
Sesuai arahan Pak Walikota Medan Rico Waas, lanjut Pocut, Dinkes akan melibatkan ulama untuk sosialisasi Imunisasi. “Saat ini sedang dikonsep surat edarannya agar bisa segera terealisasi,” kata Pocut.
Dengan rendahnya capaian imunisasi tersebut, petugas puskesmas pun sudah lelah menghadapi masyarakat. Bahkan dokter anak sudah keliling ke 21 kecamatan agar ibu yang punya anak ikut mengimunisasikan anaknya. “Tapi belum juga naik presentase anak yang diimunisasi,” ujar Pocut bernada sedikit kesal.
Orangtua anak banyak yang menolak. “Anak kami tidak usahlah diimunisasi. Padahal, yang menolak itu saat bayi juga diimunisasi oleh ibunya,” tegas Pocut menirukan penolakan para orangtua bayi.
Saat ibu yang enggan membawa anaknya imunisasi lahir, masih Pocut, cakupan Imunisasi Indonesia saat itu justru bagus. “Begitu dia punya anak, entah kenapa anaknya tidak diimunisasikan. Saya pun heran. Entah dari manalah pengaruh negatif itu masuk, sampai seperti itu berubah pendapatnya. Jika memang Imunisasi tidak bagus, tentunya dia korban duluan, sebab dari kecil dia sudah diimunisasi oleh ibunya,” jelas Pocut.
Menurut Pocut, cakupan Imunisasi turun pasca Covid–19. “Pokoknya habis Covid-19, cakupan imunisasi turun. Mungkin saat Covid-19 kan banyak vaksin seperti jadi prasyarat.
“Jadi sebagian masyarakat yang anti Imunisasi dan anti pemerintah semakin jadi. Kita sebagai petugas yang menjalankan program ini menjadi repot karena pendapat yang salah itu,” katanya kesal kemudian menambahkan dengan kondisi sekarang petugas puskesmas juga dirasakannya sudah lelah mengejar masyarakat.
“Mau Imunisasi di sekolah, petugas bisa enam, tujuh kali datang, muridnya 200 orang. Tapi yang mau Imunisasi hanya 6 sampai 7 orang saja,” pungkasnya.
(redzan)
