JAKARTA – Ketegangan politik memanas setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP-GPA), Aminullah Siagian, melontarkan ultimatum keras kepada aparat penegak hukum. Ia mendesak kepolisian segera menangkap Saiful Mujani yang diduga telah memprovokasi publik untuk melakukan makar terhadap pemerintahan sah Presiden Prabowo Subianto.
“Tangkap atau kami yang akan jemput paksa,” tegas Aminullah, Senin (6/4/2026).
Pernyataan keras ini menandai sikap frontal GPA dalam merespons viralnya video ceramah Saiful Mujani yang dinilai mengandung ajakan menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional.
Aminullah menilai narasi tersebut bukan sekadar kritik politik, melainkan telah masuk kategori berbahaya karena berpotensi menghasut publik untuk melakukan pemberontakan.Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam terhadap setiap upaya yang mengancam stabilitas negara.
Bahkan, Aminullah menyebut puluhan ribu kader Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) di seluruh Indonesia siap bergerak menghadapi pihak-pihak yang dianggap mencoba menggulingkan pemerintahan sah.
“Kalau ada yang mencoba menjatuhkan Presiden secara inkonstitusional, kami siap menghadapinya, bahkan jika harus berperang. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, tapi soal menjaga negara,” ujarnya dengan nada tegas.
Aminullah juga mengingatkan bahwa tindakan menghasut masyarakat untuk menggulingkan kekuasaan yang sah merupakan pelanggaran serius dalam hukum Indonesia.
Ia menilai, sebagai tokoh publik, Saiful Mujani seharusnya memahami batasan antara kritik dan provokasi.
“Jangan berlindung di balik demokrasi untuk menyebarkan ajakan yang merusak tatanan negara,” katanya.
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan oleh beredarnya potongan video ceramah Saiful Mujani sejak Sabtu (4/4/2026).
Dalam video tersebut, ia menyatakan bahwa jalur formal seperti pemakzulan tidak efektif dan mendorong konsolidasi untuk menjatuhkan pemerintahan.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk GPA yang menilai ajakan tersebut sebagai bentuk nyata ancaman terhadap sistem demokrasi konstitusional.
Aminullah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme demokrasi yang jelas dan tidak memberi ruang bagi upaya menggulingkan pemerintahan di luar jalur hukum.
“Kalau ada ketidakpuasan, gunakan jalur konstitusional. Bukan dengan cara-cara yang justru memicu kekacauan nasional,” pungkasnya. (Red)
