MEDAN – Pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan mulai menuai keluhan masyarakat. Selain kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan utama, warga juga mengeluhkan genangan air dan minimnya pengaturan lalu lintas selama proses pengerjaan proyek berlangsung.
Aji Manurung, warga Sei Sikambing, mengatakan kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya semakin semrawut dalam beberapa pekan terakhir. Menurut dia, sejumlah jalan alternatif yang selama ini menjadi jalur pengurai kepadatan kendaraan justru ditutup akibat pekerjaan proyek.
“Sudah hampir satu bulan kondisi ini terjadi sejak pembangunan jalur BRT di Jalan Gatot Subroto. Jalan alternatif banyak yang ditutup sehingga kendaraan menumpuk di ruas utama,” kata Aji kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Situasi tersebut, lanjut Aji, diperparah oleh tingginya intensitas hujan yang melanda Kota Medan dalam beberapa waktu terakhir. Genangan air yang muncul di sekitar lokasi proyek dinilai memperlambat arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Menurut dia, di beberapa titik terlihat air yang tergenang di area proyek dialirkan ke badan jalan sehingga membuat kondisi jalan menjadi licin dan tidak nyaman dilalui kendaraan.
“Ketika hujan turun, genangan air bertambah. Ada titik-titik yang airnya mengalir ke badan jalan. Ini membuat jalan menjadi rawan dilintasi, khususnya bagi pengendara sepeda motor,” ujarnya.
Keluhan warga tidak hanya terkait proyek konstruksi. Parkir kendaraan di pinggir Jalan Gatot Subroto juga masih marak terjadi sehingga mempersempit ruang gerak kendaraan yang melintas.
Di tengah kondisi tersebut, warga mengaku jarang melihat kehadiran petugas Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur lalu lintas di kawasan terdampak proyek.
“Yang terlihat hanya petugas proyek. Sementara petugas lalu lintas atau Dishub hampir tidak terlihat untuk membantu mengurai kemacetan. Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Aji menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan BRT Mebidang. Sebaliknya, warga memahami bahwa setiap pembangunan pasti membawa konsekuensi dan dampak sementara.
“Masyarakat sadar ada dampak positif dan negatif dari pembangunan. Yang kami harapkan, pemerintah daerah bisa mengurangi dampak negatifnya. Harus lebih proaktif,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Perkuat Koordinasi
Terpisah, Sekretaris Pimpinan Daerah Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) Kota Medan, H. Rahmadsyah Rangkuti, PhD, menilai keluhan masyarakat merupakan respons yang wajar terhadap proyek pembangunan berskala besar yang sedang berlangsung.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola dampak sosial yang muncul selama proses pembangunan.
“Keluhan masyarakat ini merupakan hal yang wajar sebagai respons dari sebuah pembangunan. Karena itu Pemko Medan harus memperkuat koordinasi antarinstansi agar berbagai persoalan yang muncul selama pembangunan BRT Mebidang dapat segera diatasi,” katanya.
Rahmadsyah meyakini masyarakat Kota Medan pada dasarnya mendukung penuh pembangunan sistem transportasi massal modern tersebut karena akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kota dan masyarakat.
Menurutnya, dukungan publik itu harus dijaga melalui langkah-langkah mitigasi yang konkret di lapangan.
“Kami yakin masyarakat sangat mendukung pembangunan BRT ini. Tapi tugas pemerintah bukan hanya membangun infrastrukturnya. Pemerintah juga harus membantu masyarakat melewati masa pembangunan ini dengan baik agar tidak stres karena dampak yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung,” ujarnya.
Rahmadsyah yang juga akademisi lulusan Aligarh Muslim University, India ini menambahkan menilai proyek transportasi massal berskala besar memang kerap menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut dapat diminimalkan melalui manajemen lalu lintas yang terencana, pengaturan parkir yang ketat, sistem drainase sementara yang memadai, serta kehadiran petugas di titik-titik rawan kemacetan.
“Dalam konteks pembangunan BRT Mebidang, masyarakat berharap Pemerintah Kota Medan, Dinas Perhubungan, kontraktor pelaksana, kepolisian, dapat membangun koordinasi yang lebih kuat agar manfaat pembangunan tidak tertutupi oleh persoalan-persoalan teknis di lapangan,” pungkasnya. (Red)
