JAKARTA – Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai berbagai program pemerintah telah memperlihatkan arah yang lebih jelas, terutama dalam agenda penguatan kemandirian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, mengatakan capaian pemerintah perlu diapresiasi, namun tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa berhenti melakukan evaluasi. Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan dan kerja bersama.
“Dua tahun Pak Presiden Prabowo dan para menterinya telah bekerja ekstra dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Karena itu, dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Indonesia,” ujar Abdul Razak di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan evaluasi Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026. Pemerintah menyebut telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden sekaligus menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.
Abdul Razak mengatakan, sebagai organisasi mahasiswa, PP HIMMAH mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, serta kemandirian ekonomi dan energi.
“Sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan amanah dan mandat rakyat. Dukungan itu tentu harus diarahkan agar program-program kerakyatan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Namun, dukungan tersebut, lanjut Abdul Razak, bukan berarti masyarakat harus menutup mata terhadap kekurangan pemerintah.
Justru, kata dia, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program negara berjalan sesuai tujuan.
“Masih banyak problem kebangsaan yang harus dibenahi. Jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah. Rakyat, mahasiswa, dunia usaha, organisasi masyarakat dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa,” katanya.
Dari Capaian ke Manfaat Nyata
Menurut Abdul Razak, tantangan terbesar pemerintah memasuki tahun kedua bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah capaian yang disampaikan pemerintah, termasuk klaim swasembada delapan komoditas pangan serta kebijakan energi berbasis B50.
Pemerintah juga menyebut penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk yang diikuti penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.
“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu diterjemahkan menjadi manfaat konkret. Rakyat harus merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Abdul Razak.
Ia juga mengajak masyarakat menggunakan ruang digital secara produktif. Menurutnya, media sosial seharusnya tidak hanya menjadi arena perdebatan dan saling serang, tetapi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang edukatif serta memperkuat persatuan.
“Di zaman IT seperti sekarang, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif. Kalau istilahnya jihad jempol, maka arahkan jempol kita untuk hal-hal yang membangun bangsa, bukan memperkeruh keadaan,” katanya.
Dukung Pemerintah, Tetap Kritis
Abdul Razak menegaskan dukungan kepada pemerintah tidak identik dengan sikap membenarkan seluruh kebijakan.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik ketika menemukan program yang belum berjalan maksimal.
“Dukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada program yang belum maksimal, kita dorong agar diperbaiki. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi upaya memecah persatuan,” tegasnya.
Ia menilai pola hubungan ideal antara pemerintah dan masyarakat adalah pemerintah bekerja, sementara rakyat mengawal, memberikan masukan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
Pemberantasan Korupsi Harus Konsisten
Dalam kesempatan itu, Abdul Razak juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, anggaran negara harus dijaga agar tidak bocor dan dapat kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara pengadaan Chromebook. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung telah menyampaikan keterangan mengenai proses persidangan dan dugaan penyimpangan dalam pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan. Selain itu, masalah MBG dan kasus aparat hukum FA.
Abdul Razak menilai penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemberantasan korupsi harus kita dukung. Tetapi penegakan hukum juga harus profesional, transparan dan tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Menurut dia, keberanian membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik korupsi akan sangat menentukan efektivitas pembangunan.
“Uang negara adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Capaian
Abdul Razak mengatakan perjalanan Indonesia menuju negara maju tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kualitas partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting.
Pemerintah, katanya, membutuhkan masyarakat yang aktif mengawasi dan memberikan masukan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pemerintah yang responsif, transparan dan konsisten menyelesaikan persoalan.
“Kalau ingin menjadi negara maju, kita harus membangun persatuan nasional. Pemerintah bekerja, rakyat mendukung dan mengawasi, mahasiswa memberikan kritik konstruktif, dunia usaha bergerak, dan seluruh elemen bangsa mengambil peran,” katanya.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, PP HIMMAH berharap energi bangsa tidak habis dalam perdebatan mengenai siapa yang paling benar. Fokus utama, menurut Abdul Razak, harus diarahkan pada bagaimana kebijakan negara menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat.
“Jangan berhenti pada capaian. Yang sudah baik harus dilanjutkan, yang belum baik harus diperbaiki. Inilah bentuk dukungan yang sesungguhnya. Kita kawal bersama agar Asta Cita tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Abdul Razak. (Red)
