Medan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat upaya menghadapi dinamika kependudukan dan tren pengasuhan anak di kalangan generasi Z (Gen Z).
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, serta sinkronisasi program pengasuhan nasional melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar bersama tim di ruang kerja Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (18/9/2026).
“Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting,” ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti menyampaikan, salah satu tren yang berkembang di kalangan generasi Z adalah keputusan sadar untuk tidak memiliki anak atau childfree.
Menurutnya, fenomena childfree mulai berkembang di kalangan anak muda karena sejumlah faktor, di antaranya persoalan ekonomi, kesiapan mental, serta kemampuan mengatur keseimbangan waktu. “Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban,” ucapnya.
Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sumut bersama BKKBN melalui program PUSPAGA dan TAMASYA berupaya merespons dinamika tersebut. Kedua program tersebut menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar menyampaikan, kehadirannya bersama tim bertemu Wagub Sumut untuk menyampaikan sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang sedang berkembang.
Pertama, ucapnya, pihaknya menyampaikan informasi mengenai telah diberlakukannya penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).
Langkah tersebut dilakukan menyusul transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah berproses mengalami revisi kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Kedua, terkait fenomena yang sedang berkembang saat ini yakni gerakan childfree,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi memengaruhi angka kelahiran dan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penuaan penduduk (aging population). Sebagian anak muda yang menunda atau tidak ingin memiliki anak, menurutnya, dipengaruhi faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup, serta biaya perumahan.
“Kami berupaya menggalakkan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda tidak terhalang secara sistemik untuk berkeluarga,” pungkasnya.
(red)
