METRO,LANGKAT | Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas yang telah disampaikan oleh Pengurus Wilayah HIMMAH Sumatera Utara (PW HIMMAH Sumut) terkait persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Fenomena kelangkaan BBM yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir bukan semata persoalan distribusi logistik, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Antrean panjang di SPBU, terganggunya mobilitas masyarakat, hingga meningkatnya biaya operasional sektor transportasi menjadi indikator nyata bahwa negara melalui penyelenggara pelayanan publik belum mampu menjamin hak dasar masyarakat atas ketersediaan energi.
Ketua PC HIMMAH Langkat, Dikky Wahyudi, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus dijadikan pihak yang menanggung akibat dari buruknya tata kelola distribusi energi. Menurutnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyaluran BBM harus hadir memberikan solusi yang konkret, bukan sekadar penjelasan normatif.
“Kelangkaan BBM bukan persoalan yang dapat dianggap biasa. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam hanya untuk memperoleh bahan bakar, maka telah terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Pertamina Sumbagut tidak boleh lari dari tanggung jawab. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, transparansi, dan kepastian distribusi,” tegas Dikky Wahyudi.
PC HIMMAH Langkat menilai bahwa penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara cepat, terukur, dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan hanya dapat dipulihkan apabila seluruh proses penanganan dilakukan secara terbuka serta disertai langkah-langkah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, PC HIMMAH Langkat mendesak:
Pertamina Wilayah Sumbagut segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM secara nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.
Pertamina membuka secara transparan penyebab terjadinya kelangkaan BBM kepada publik guna menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan negara.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait memastikan tidak terdapat praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
PC HIMMAH Langkat menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi mahasiswa dalam mengawal kepentingan rakyat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Ketersediaan BBM bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik dan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah PW HIMMAH Sumut untuk terus mengawal persoalan ini hingga ditemukan penyelesaian yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutup Dikky Wahyudi.
Jihad Sabil Alfalah.
