JAKARTA – Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) dengan kerugian mencapai Rp 193,7 triliun, kini tranding topik diberbagai sentra media. Kali ini menyita perhatian tokoh Pemuda Al Washliyah Aminullah Siagian.
Ketua umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Al Washliyah Aminullah meminta aparat penegak hukum untuk mengusut aliran dana korupsi Pertamina yang merugikan negara ratusan triliunan.
“Angka ini belum termasuk kerugian yang harus ditanggung masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax yang dimanipulasi. Segera telusuri aliran dana korupsi Pertamina ini sampai ke akar-akarnya,” ujar Aminullah kepada awak media di sela kesibukannya, Rabu (26/2/25).
Menurut Aminullah, kejahatan ini tidak bisa dibiarkan dan harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku.
“Belum selesai skandal PT Timah yang merugikan negara Rp 271 triliun, kini muncul kasus di Pertamina dengan kerugian mencapai Rp 193,7 triliun dikali 5 tahun,” bebernya.
Menurut Aminullah, atas peristiwa ini seharusnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang dianggap terlibat di perusahaan Pertamina, seperti Komisaris Utama PT Pertamina 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Semua harus diperiksa, termasuk Ahok,” tegasnya.
Selain Ahok, Aminullah juga meminta Kejagung untuk memeriksa eks Dirut PT Pertamina Alfian Nasution. “Tidak menutup kemungkinan dirut sebelumnya juga terlibat, segara periksa Alvian Nasution,” pintanya.
Ia juga mendesak Kejagung untuk melakukan penelusuran yang mendalam, patut diduga skandal mega korupsi Pertamina ini dilakukan dengan rapi terstruktur dan terencana yang melibatkan orang banyak.
“Kita yakini konspirasi jahat ini melibatkan banyak orang, tidak menutup kemungkinan juga terindikasi melibatkan oknum DPR, makanya kami berharap kepada Kejagung dan PPTK melakukan penelusuran aliran dana korupsi Pertamina,” harap Aminullah.
Disamping itu, Aminullah mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, dan ia berharap tidak ada disparitas atau pun toleransi bagi para pelaku korupsi Pertamina.
“Segera lakukan penyitaan aset bagi koruptor, selain merugikan konsumen, kejahatan ini juga merupakan bukti penghianatan bagi negara dan bertentangan asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran,” cetusnya.
Aminullah mengingatkan Kejagung harus tegak lurus dalam penegakan hukum, harus sejalan dengan asta cita presiden Prabowo-Gibran yakni memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. (red)
