MEDAN – Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan kembali diwarnai keberatan dari pihak terdakwa.
Penasihat hukum terdakwa, Landong MT Nadeak, menyayangkan ketidakhadiran ahli keuangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Drs. Siswo Suyanto, dalam persidangan di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (17/11/2026).
Menurut Landong, pihak JPU ingkar janji. Sebab, di persidangan sebelumnya JPU telah berjanji akan menghadirkan saksi, atau setidaknya mengikuti persidangan secara daring. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terealisasi. JPU malah menyampaikan secara lisan keterangan ahli.
Sikap JPU ini pun sangat disesalkan Landong MT Nadeak, yang merupakan penasihat hukum (PH) terdakwa Wisnu Handoko, Sapril Heston Simanjuntak (SHS), dan Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA). Ia menilai kehadiran ahli keuangan sangat penting karena berkaitan dengan penentuan kerugian negara.
“Kami keberatan atas tidak dihadirkannya ahli keuangan dari jaksa. karena ahli keuangan merupakan pihak yang memberikan penilaian terkait kerugian negara,” ujar Landong.
Menurutnya, pihak penasehat hukum sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ahli tersebut akan dihadirkan melalui sambungan daring. Namun faktanya, saksi ahli justru tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan oleh jaksa.
Landong juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara, mengingat dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa lebih dari 95 persen pembayaran jasa pandu telah diselesaikan.
“Pada pemeriksaan Senin lalu, sudah terungkap bahwa pembayaran telah dilakukan lebih dari 95 persen. Dengan kondisi tersebut, kami perlu mempertanyakan kepada ahli keuangan apakah pembayaran yang sudah dilakukan itu masih dianggap sebagai kerugian negara,” jelasnya.
Landong juga menegaskan, pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari ahli, agar dapat menguji dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Hakim Minta JPU Periksa Pelindo
Kemudian, selain mempersoalkan keterangan ahli, penasehat hukum terdakwa Revolino juga menyinggung 12 dokumen yang menurutnya masih belum diperoleh dari PT Pelindo.
Ia menyatakan, dokumen tersebut cukup penting untuk memperjelas tanggungjawab serta kewenangan pihak-pihak terkait dalam perkara PNBP KSOP Belawan.
Ia juga telah meminta majelis hakim agar memerintahkan pihak legal PT Pelindo menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.
Ia menyebutkan, majelis hakim memberikan arahan agar persoalan dokumen tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kejaksaan.
“Ada beberapa bukti yang belum dapat dari Pelindo, sehingga rekan kita mengajukan ke Majelis (Hakim) sesuai dari arahan legalnya Pelindo. Tadi hakim menyampaikan bahwa setelah putusan ini maka supaya diperiksa lagi Pelindo-nya oleh kejaksaan,” ungkap Landong, usai persidangan.
Ia juga menilai bahwa tanggung jawab dalam persoalan ini perlu dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing pihak, termasuk kewenangan Pelindo dalam proses rekonsiliasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kalau dilihat dari seluruh kewenangan, baik terkait rekonsiliasi maupun penanganan di lapangan, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pelindo,” tandasnya.
Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi PNBP di lingkungan KSOP Belawan ini melibatkan empat terdakwa, yakni Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan pada 2023; Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024; serta Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino, yang terkait dengan jabatan di lingkungan Kantor Syahbandar Utama Belawan dan KSOP periode 2023–2024.(Red)


























