Oleh: Arya Fandhy
Media sosial pernah dipuji sebagai “senjata publik”. Siapa pun kini dapat
berbicara tanpa harus memiliki stasiun televisi, surat kabar, atau modal miliaran
rupiah. Dalam hitungan detik, sebuah unggahan dari pengguna biasa dapat
mengalahkan pemberitaan media arus utama. Kekuatan yang dahulu dimonopoli
segelintir elite kini berpindah ke tangan publik. Setidaknya, itulah gambaran ideal yang selama ini kita yakini.
Namun, benarkah media sosial telah membuat semua suara memiliki kesempatan yang sama? Di satu sisi, jawabannya adalah ya. Media sosial berhasil melahirkan ruang publik baru yang memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang selama ini tenggelam di bawah dominasi media arus utama. Isu Palestina, misalnya, menunjukkan bagaimana jutaan pengguna media sosial mampu membangun narasi tandingan terhadap
pemberitaan media internasional yang oleh sebagian pihak dinilai lebih banyak
merepresentasikan sudut pandang negara-negara Barat.
Di media sosial, video amatir, siaran langsung, hingga kesaksian warga sipil
menyebar dengan cepat dan membuka ruang bagi publik untuk melihat konflik dari perspektif yang heterogen. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menggeser pusat produksi makna, di mana publik tidak lagi menjadi sekadar konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi.
Kini, setiap individu memiliki peluang membangun opini, mengoreksi informasi,
bahkan menantang pandangan yang selama ini dianggap mapan. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan kemajuan wacana karena memperluas partisipasi publik dan mengurangi dominasi segelintir aktor dalam menentukan apa yang dianggap “kebenaran”.
Namun, kebebasan yang sama juga melahirkan persoalan baru yang tidak kalah serius. Ketika semua orang dapat memproduksi informasi, tidak semua informasi lahir melalui proses verifikasi. Fakta bercampur dengan opini, analisis bercampur dengan propaganda, bahkan kecerdasan buatan kini mampu menghasilkan foto, video, dan suara yang tampak sangat meyakinkan. Akibatnya, ruang digital berubah menjadi arena yang dipenuhi berbagai versi kebenaran. Yang lebih mengkhawatirkan, manipulasi di media sosial tidak selalu dilakukan secara terang-terangan.
Algoritma platform bekerja dengan logika yang sederhana: menampilkan konten yang paling mampu menarik perhatian pengguna. Semakin kontroversial suatu isu, semakin besar peluangnya muncul di linimasa jutaan orang. Akibatnya, emosi menjadi lebih menguntungkan daripada argumentasi. Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, atau kebencian sering kali memperoleh jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan pembahasan yang tenang dan berbasis data.
Di sinilah polarisasi mulai tumbuh. Pengguna media sosial perlahan hidup dalam echo chamber, yaitu lingkungan digital yang terus memperkuat keyakinan mereka sendiri.
Algoritma menyajikan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sementara pandangan yang berbeda semakin jarang terlihat. Lama-kelamaan, publik tidak lagi berdialog, melainkan saling menguatkan kelompok masing-masing. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan, dan ruang yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan justru berubah menjadi arena pertarungan identitas.
Ironisnya, dominasi narasi lama tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk.
Jika dahulu arus informasi dikendalikan oleh media besar, kini sebagian kendali berada di tangan perusahaan teknologi global yang menentukan apa yang muncul, apa yang tenggelam, dan apa yang menjadi viral melalui algoritma yang tidak sepenuhnya transparan. Artinya, publik memang memperoleh ruang yang lebih luas untuk berbicara, tetapi belum tentu memiliki kendali atas siapa yang benar-benar didengar.
Karena itu, kehadiran media sosial tidak dapat dipandang hanya sebagai simbol kemenangan publik. Ia adalah ruang yang menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, media sosial memungkinkan lahirnya wacana alternatif yang mampu mengoreksi dominasi narasi global dan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili. Namun, di sisi lain, ruang yang sama juga membuka peluang bagi manipulasi informasi, propaganda, disinformasi, dan polarisasi.
Tantangan terbesar saat ini bukanlah memastikan semua orang dapat berbicara, melainkan memastikan bagaimana publik mampu berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan bagikan. Sebab, ketika algoritma lebih menentukan arah percakapan daripada nalar, maka ancaman terbesarnya bukan lagi datang dari pembungkaman suara, melainkan dari banjir informasi yang membuat kaburnya fakta, opini, dan propaganda.
