harianMETRO – MEDAN, Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan buah-buahan dan sayuran di Jalan Pematang Pasir Kawat 7, Kelurahan Tanjungmulia, Kecamatan Medan Deli, dipersoalkan masyarakat dan pengguna jalan. Pasalnya, selain sering menjadi penyebab kemacetan, para PKL juga memakai fasilitas umum sebagai lapak berjualan.
Namun, keberadaan para PK5 tersebut seolah dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. dan membuat pemandangan kumuh disekitar tempat tersebut. Para pembeli memarkirkan kenderaannya sesuka hati, sering menyebabkan kemacetan berkepanjangan, dari pukul 08.00 Wib pagi dan pukul 16.00 Wib – 18.00 Wib sore.
“Sebelumnya sudah pernah dari Satpol PP Kota Medan turun kelokasi untuk melakukan penertiban terhadap pedagang, namun ntah kenapa Camat Medan Deli tidak hadir dan penertiban batal, tidak tahu apa sebabnya, tapi sampai hari ini tidak pernah lagi ada penertiban kepada PK5 yang memakai fasum untuk berjualan,” kata seorang warga yang minta namanya tidak dituliskan, Kamis (13/1/2022).
Camat Medan Deli, Fery ketika dikonfirmasi dari media, terkait keberadaan PK5 tersebut mengatakan, pihaknya sudah mau melakukan penertiban, namun karena situasi Pandemi Covid19, penertiban dibatalkan.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Medan, Ir.Hendri Duin Sembiring mengatakan, bahwa untuk tata letak kota, maka PKL dilarang berjualan dipinggir jalan umum, apalagi diatas trotoar jalan.
Politisi PDI-P yang duduk di komisi 3 DPRD Kota Medan inipun mengungkapkan bahwa dirinya baru-baru ini sudah meninjau ke lokasi PKL di Jalan Pematang Pasir Kawat 7. Dan memang aktifitas para pedagang yang berjualan diatas trotoar, menjadi biang kemacetan dan membuat pemandangan di wilayah kelurahan Tanjung Mulia Hilir tersebut terkesan kumuh.
“Kita mendapat laporan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama. Apalagi ada informasi, bahwa para pedagang tersebut ada dikutip uang sebesar Rp 400 – Rp 500 ribu perbulannya oleh oknum tertentu,” tegasnya. Ketua Pansus ini.
Legislator yang juga Ketua Pansus ini dikenal suka memberikan kritikan membangun ini mengatakan, akan membawa permasalahan keberadaan PKL tersebut dalam program kerja komisi 3 DPRD Medan. (do)
