Medandaiily.com – Medan. Memasuki masa libur sekolah minggu depan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan berbagai langkah percepatan pemulihan layanan pendidikan, khususnya bagi daerah yang terdampak bencana, termasuk pelaksanaan kegiatan di Nias dan lima kabupaten/kota yang mengalami dampak bencana.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk satu semester, pemerintah memastikan bahwa seluruh bantuan pendidikan diberikan secara transparan, tepat sasaran, dan tanpa membebani orang tua maupun peserta didik.
“Kami menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kutipan dalam bentuk apa pun dan dengan modus apa pun kepada siswa maupun orang tua. Seluruh program yang telah ditetapkan pemerintah dilaksanakan secara gratis dan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, S. STP, M.Si kepada Forum Wartawan Pemprovsu saat audensi diruang kerjanya, Rabu (10/6/2026) sore.
Terkait kebutuhan seragam sekolah, menurut Alexander, pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada lagi sistem bantuan setengah atau tanggung. Bantuan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan siswa secara layak sehingga benar-benar membantu masyarakat, terutama keluarga yang terdampak kondisi ekonomi maupun bencana.
Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dan akuntabel. Sekolah terlebih dahulu mengajukan kebutuhan riil kepada Dinas Pendidikan, sesuai jumlah siswa dan kondisi masing-masing sekolah.
“Setelah melalui proses verifikasi, anggaran akan ditransfer langsung ke rekening sekolah untuk selanjutnya digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan,” sambungnya.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh peserta didik memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik, tanpa pungutan, tanpa diskriminasi, dan tanpa hambatan ekonomi, sehingga proses belajar mengajar pada semester mendatang dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah.
Sedangkan, Program Bantuan Operasional Pendidikan (PBOP) ini merupakan program prioritas Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa pungutan. Program ini diharapkan menjadi solusi pengganti beban biaya SPP yang selama ini ditanggung oleh orang tua siswa.
“Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan terukur. Sekolah terlebih dahulu mengajukan kebutuhan operasionalnya kepada Dinas Pendidikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masing-masing sekolah. Setelah dilakukan verifikasi, dana akan ditransfer langsung ke sekolah untuk digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” beber pria yang akrab disapa Alex.
Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap. “Pada tahun ajaran baru mendatang, program akan mulai difokuskan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara sebagai tahap awal pelaksanaan. Selanjutnya program akan diperluas ke kawasan Dataran Tinggi, dan secara bertahap menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memastikan tidak ada lagi peserta didik yang terkendala mengikuti pendidikan karena alasan biaya. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Sumatera Utara yang unggul dan berdaya saing di masa depan.
“Kita ingin seluruh siswa dan siswi memiliki wadah untuk menampilkan bakat, kreativitas, serta potensi terbaik yang mereka miliki. Karena itu, Dinas Pendidikan sedang menggagas program Beranda Pelajar, sebuah ruang ekspresi yang akan menjadi etalase prestasi dan keunggulan sekolah-sekolah di Sumatera Utara,” ujar Alex.
Melalui Beranda Pelajar, masyarakat dapat melihat berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, mulai dari kemampuan di bidang seni musik dan band sekolah, tari tradisional maupun modern, melukis, karya inovasi, hingga berbagai prestasi akademik dan nonakademik. Selain itu, keunggulan masing-masing SMK juga akan ditampilkan, termasuk hasil karya siswa, kompetensi keahlian, dan produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Program ini direncanakan dibuka oleh Dinas Pendidikan dan dilaksanakan secara rutin dua kali setiap bulan, sehingga menjadi ruang interaksi, apresiasi, dan promosi bagi sekolah-sekolah. Ini merupakan salah satu terobosan yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat karakter, kreativitas, dan kepercayaan diri peserta didik. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, program ini akan mulai dimainkan dan diluncurkan pada Agustus mendatang,” harap Alex.
Sedangkan, terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pemerintah tetap berpegang pada prinsip pemerataan akses pendidikan melalui pemetaan domisili dan lokasi tempat tinggal calon peserta didik. Tujuannya adalah agar anak-anak memperoleh kesempatan bersekolah di satuan pendidikan yang terjangkau dari tempat tinggalnya.
Namun, ketika jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia, maka seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai rapor sebagai alat ukur capaian akademik peserta didik. Dengan demikian, penggunaan nilai rapor bukan untuk mengabaikan faktor domisili, melainkan sebagai instrumen seleksi ketika kuota sekolah tidak lagi mencukupi.
“Apabila terdapat calon peserta didik dengan capaian akademik yang relatif sama, maka pertimbangan berikutnya dapat melihat peringkat dan jarak domisili sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini, SPMB diharapkan tetap berjalan secara objektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik,” tutup Alex.
(red)
