MEDAN – Upaya Pemerintah Kota Medan menggarap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai memasuki fase krusial. Rabu, 28 Januari 2026, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bertolak ke Jakarta. Ia mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang belakangan kerap mengawal proyek-proyek strategis nasional dari potensi penyimpangan.
Kunjungan itu bukan seremonial belaka. Fokus pembahasan mengerucut pada Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), sebuah proyek ambisius yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Medan.
Di gedung KPK, rombongan DPRD Medan diterima Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I. Pertemuan berlangsung tertutup. Namun, sumber internal menyebutkan pembahasan menyinggung aspek tata kelola, potensi risiko korupsi, serta mekanisme pengawasan proyek.
Medan termasuk dalam 17 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penerima program PSEL—sebuah proyek yang masuk daftar strategis nasional. Status itu membuat proyek ini tak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga politis. Pengelolaan anggaran, penunjukan mitra, hingga implementasi teknologi menjadi titik rawan yang disorot banyak pihak.
Di atas kertas, PSEL menawarkan jalan keluar: mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Namun, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan proyek serupa kerap tersendat—mulai dari persoalan pembiayaan hingga dugaan penyimpangan.
Langkah DPRD Medan berkonsultasi ke KPK mengindikasikan adanya kesadaran akan risiko tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen pengawasan itu akan dijalankan ketika proyek benar-benar bergulir di lapangan.
Di tengah tekanan kebutuhan pengelolaan sampah yang kian mendesak, proyek ini kini berada di persimpangan: menjadi solusi nyata, atau justru menambah daftar panjang proyek bermasalah.(rel)
