MEDAN, – Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan dan pajak restoran, Selasa (28/10/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut temuan lapangan yang menunjukkan adanya izin usaha yang diduga tidak sesuai peruntukan serta ketidaksesuaian tarif pajak dengan omset restoran.
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 dan dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, didampingi Sekretaris Komisi 3, David Roni Ganda Sinaga, serta dihadiri para anggota komisi.
Dalam pembahasan, Komisi 3 menyoroti empat restoran: Ayam Kalasan yang berada di Jalan Iskandar Muda, Restoran Kembang yang berada di Sisingamangaraja, Lembur Kuring yang berada di Jalan T Amir Hamzah dan Restoran Srikandi yang berada di Jalan Samanhudi. Keempat restoran itu tercatat memiliki izin KBLI risiko menengah rendah. Namun, hasil tinjauan menemukan setiap restoran memiliki lebih dari 200 kursi, yang seharusnya masuk kategori risiko menengah tinggi.
Perbedaan klasifikasi risiko ini dinilai dapat mempengaruhi besaran pajak yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Komisi 3 meminta pemilik usaha segera memperbaiki izin dan melengkapi dokumen yang belum sesuai. OPD terkait juga diminta memperketat pengawasan, sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan diminta melakukan verifikasi ulang terhadap pajak seluruh restoran yang disorot.
Meski memberikan catatan tegas, Komisi 3 tetap mengapresiasi kontribusi pelaku usaha yang beroperasi di Kota Medan karena turut menambah PAD dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, para pengusaha diminta tetap tertib mengikuti seluruh aturan perizinan, pajak, dan retribusi daerah.
RDP turut dihadiri perwakilan DPMPTSP Medan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bapenda Medan, serta para pimpinan restoran.(Chan)
