Panyabungan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi meluncurkan portal digital Sadata Madina, sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat pengelolaan data statistik sektoral di daerah.
Peluncuran ini menjadi langkah konkret Pemkab Madina dalam mendukung program nasional Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Portal ini dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mandailing Natal sebagai pengembangan dari platform sebelumnya, SDI Madina, yang telah dibangun pada 2023. Sadata Madina hadir dengan fitur yang lebih lengkap dan terintegrasi, untuk mendorong keterbukaan informasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan publik berbasis data.
“Sadata Madina bukan sekadar platform digital, tetapi menjadi fondasi utama dalam menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kabid Statistik Diskominfo Madina, Sahreni S Pt, mewakili Kepala Dinas, Rabu (9/10/2025).
Data Terintegrasi Lintas OPD melalui Sadata Madina, data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mandailing Natal akan terintegrasi dalam satu platform. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah serta memudahkan proses perencanaan, evaluasi, hingga pelayanan publik yang berbasis data.
Sahreni menambahkan, pihaknya akan terus mendorong keterlibatan aktif setiap OPD dalam mengelola dan memperbarui data sektoral mereka secara berkala.
“Ke depan, seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan di Madina akan berbasis pada data yang tersedia di Sadata Madina. Ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,”ujarnya.
Komitmen Menuju Pemerintahan Digital
Peluncuran Sadata Madina juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital dan data-driven. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat reformasi birokrasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengakses dan mengawasi data pembangunan.
Dengan hadirnya portal ini, Pemkab Madina berharap dapat menciptakan ekosistem data yang terbuka, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
(red/mdz)
