MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sikap visioner ini disampaikannya secara langsung dalam pertemuan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut.
Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution secara khusus meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah 3T di Provinsi Sumut, dengan fokus pada Kepulauan Nias.
Ia menekankan pentingnya menjaga skema TKD untuk Nias tanpa penyesuaian yang dapat merugikan daerah.
“Khusus untuk daerah 3T seperti Kepulauan Nias, kami mohon pertimbangan khusus. Masyarakat sangat berharap tidak ada penyesuaian yang mengurangi alokasi TKD untuk mereka,” ujar Gubernur Sumut termuda ini.
Bobby juga meminta kepastian besaran dan waktu penyaluran dana TKD lebih awal, agar program pembangunan di daerah bisa berjalan optimal sejak awal tahun anggaran.
DAPAT APRESIASI
Komitmen Gubernur Bobby Nasution ini mendapat apresiasi dari akademisi. Dr. Rahman Tahir MIP, Dosen Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa, menilai langkah Bobby sebagai sikap berani dan visioner.
“Pernyataan Gubernur Sumut ini sangat strategis dan selaras dengan konsep Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Mengutamakan daerah 3T adalah wujud nyata menciptakan Sumut yang berdaulat dan berkeadilan,” jelas Rahman Tahir.
Ia menambahkan, fokus pada daerah 3T membutuhkan kebijakan afirmatif, alokasi dana yang memadai, dan pertimbangan kondisi geografis yang berkeadilan.
Pertemuan dengan Banggar DPR RI juga membahas inisiatif penting lainnya. Anggota Banggar, Hinca Panjaitan, mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah.
Tugas satgas ini adalah mengkaji keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Usulan ini disambut positif oleh Bobby Nasution. Gubernur menyatakan kesiapan penuh Pemprov Sumut untuk berkolaborasi.
“Kami sangat mendukung dan bersemangat jika satgas ini dibentuk. Pemprov Sumut siap bekerja sama dengan DPR RI untuk mewujudkan tujuan ini,” tegas Bobby.
Langkah-langkah yang diambil dalam pertemuan ini dinilai sebagai terobosan penting untuk pemerataan pembangunan dan investasi di Sumatera Utara.
Kebijakan ini tidak hanya mendorong keadilan fiskal, tetapi juga merupakan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Sumut, tanpa terkecuali. (Red)
