Medan. Percepatan pembangunan di Sumatera Utara era Gubsu Bobby Nasution membuat pelayanan publik harus maksimal. Tak ayal, hal itu berdampak pada mundurnya beberapa Kepala OPD yang dianggap tak mampu mengikuti ritme kinerja pemerintahan saat ini.
Hal itu dikatakan Akademisi UIN Sumut Dr Fakhrur Rozi M.Ikom, Kamis (23/10/2205) di Medan. Dia menilai mundurnya Kepala OPD merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Terlebih bila ada kepemimpinan baru dalam sebuah lembaga pemerintahan.
“Itu sebenarnya hal normal. Hanya saja karena pejabat yang mundur itu merupakan pejabat lama dari gubernur sebelumnya, publik mengait-ngaitkannya ke persoalan politik,” kata Fakhrur Rozi.
Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sumut itu menguraikan ada sejumlah hal yang menjadi alasan mundurnya seorang pejabat eselon II. Pertama, ketidakmampuan bekerja cepat mengikuti ritme Gubernur yang menginginkan percepatan pembangunan di Sumut.
“Artinya tidak mampu menjalankan ritme pemerintahan Gubernur saat ini yang super kerja keras. Apalagi Gubernurnya masih tergolong muda yang memang cara kerjanya terbiasa cepat dan tepat serta kolaboratif,” ujar Fakhrur Rozi.
Alasan kedua, sambung Fakhrur Rozi, bahwa persoalan adaptasi dengan perkembangan era digital. “Nah ini memang yang tidak semua eselon bisa sama,” ujar Fakhrur Rozi.
Namun, sambung pria yang karib disapa Rozi itu, peristiwa mundurnya pejabat eselon II Pemprovsu menjadi tantangan bagi Gubsu Bobby Nasution. Bahwa ini menjadi momentum bagi Pemprovsu untuk segera mengisi kekosongan kursi Kepala OPD dengan pejabat yang bisa selaras dengan visi-misi Gubsu.
“Mengisi dengan seorang kepala OPD yang tidak hanya bekerja di balik meja. Tapi juga mampu mengejawantahkan visi misi Gubsu dengan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo yang selaras dengan tuntutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Fakhrur Rozi.
Terpisah, politisi Partai Golkar Zulchairi Pahlawan juga turut angkat bicara terkait mundurnya beberapa eselon II Pemprovsu tersebut. Dia menilai peristiwa itu merupakan sebuah keniscayaan.
“Ini sebuah keniscayaan bahwa meritokrasi itu terbentuk bukan sekonyong-konyong atau datang tiba-tiba. Yang tak bisa bekerja dan berkolaborasi dengan semua stakeholder, akan tergiling oleh meritokrasi itu sendiri dan akhirnya menyatakan mundur,” ujar Zulchairi Pahlawan SH.
Zulchairi yang juga praktisi hukum itu meminta kepada Gubernur Sumut untuk tetap fokus kepada kinerja dan perwujudan visi-misinya.
“Bang Bobby tetap fokus saja pada visi misinya. Masyarakat Sumut butuh pemimpin yang mampu mengubah masalah menjadi nilai tambah untuk membangun Sumatera Utara. Dan kami menilai Bang Bobby seorang visioner yang terbuka dengan semua masukan,” ujar Zul sapaan akrabnya.
Di sisi lain, Zulchairi menuturkan bahwa dukungan politik dari parpol pengusung Bobby-Surya di Pilgubsu lalu sangatlah penting untuk membantu kinerja Pemprovsu saat ini.
“Tanpa dukungan politik di parlemen, tentu pembangunan dan kesejahteraan di Sumut akan sulit tercapai. Maka kolaborasi adalah kunci mewujudkan Sumut yang berkah dan berkemajuan,” tukas Zulchairi.
(Red)
