Panyabungan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Smart Village yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai elemen untuk mengumpulkan alat bukti pendukung.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina, Jupri Banjarnahor, SH, MH, kepada wartawan, Rabu malam (22/10/2025).
Jupri mengatakan, tim penyidik yang dipimpin Kasi Pidsus Herianto, SH, MH masih bekerja intensif, bahkan hingga lembur malam, untuk menuntaskan pengumpulan bukti.
“Sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait perkara Smart Village. Bahkan tim lembur hingga malam hari,” ujanya.
Jupri menjelaskan, saksi yang diperiksa berasal dari berbagai unsur, antara lain pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, penjabat (Pj) kepala desa, operator desa, hingga pihak rekanan pelaksana kegiatan.
“Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ada tiga orang, dari kepala desa dan operator desa sebanyak 44 orang, serta dari pihak rekanan dua orang,” ungkapnya.
Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga akan meminta pendapat ahli dan auditor guna menghitung potensi kerugian keuangan negara.
“Sejumlah dokumen penting juga telah kami amankan sebagai bukti pendukung,” Meski begitu, Kejari Madina belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
“Belum ada penetapan tersangka. Setelah bukti dinilai cukup, tentu akan kami sampaikan secara resmi. Kami memahami masyarakat ingin tahu, tapi proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur,” tegas Jupri.
Ia memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Program Smart Village atau desa cerdas adalah pendekatan pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi informasi, inovasi, dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga bermasalah hingga kini masuk tahap penyidikan Kejari Madina.
Kejari Madina mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
(red/mdz)
