MEDAN – Kawasan Kecamatan Medan Denai termasuk wilayah yang menjadi skala prioritas anggaran pada tahun 2022. Hal ini terlihat dari pembangunan sejumlah infrastuktur seperti jalan dan drainase.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga SE MM, di hadapan warga saat melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun Ke IV TA 2023, di Jalan Rawa Cangkuk 4 Ujung, Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sabtu (11/2/2023).
“Pembangunan di kawasan Medan Denai tergolong luar biasa. Begitupun, Pemko Medan saat ini masih fokus pada penanganan jalan dan drainase utama, belum sampai di gang atau lorong,” kata Ihwan Ritonga.
Politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini menjelaskan, untuk penanganan banjir, drainase di jalan utama menjadi prioritas pembangunan terlebih dulu, sebelum parit dalam gang dan lorong diperbaiki. “Karena percuma parit dalam gang dan lorong dibagusin, kalau parit utamanya belum. Tetap aja banjir nantinya,” papar legislatif yang sudah 2 periode menjabat pimpinan DPRD Medan.
Kepada warga, Ihwan Ritonga menjelaskan lebih lanjut, kegiatan reses merupakan aktifitas rutin legislatif untuk menjemput secara langsung aspirasi di daerah pemilihannya.
“Bila ada aspirasi maupun keluhan, silahkan disampaikan di sini. Seluruh aspirasi ini akan dibawa ke paripurna dewan. Dan saya pastikan akan mengawal aspirasi ini agar menjadi program pembangunan mendatang,” ucap Ihwan disambut tepuk tangan warga.
Dalam reses itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait penerangan, PKH, bantuan sosial, bantuan untuk BKM hingga tiang listrik yang hampir roboh.
Seperti dikatakan dra Syahriani, salah seorang pengurus majlis taqlim di Medan Denai, yang mempertanyakan bantuan dari Pemko Medan.
“Mohon bantuannya Pak Ihwan. Berkas sudah diurus sesuai yang disyaratkan Pemko Medan. Proposal sudah diserahkan ke Dinas Kebudayaan, namun belum ada kejelasan terkait kelanjutannya,” pintanya.
Ihwan kemudian berjanji akan mengawal dan segera mempertanyakan hal itu ke dinas terkait. Begitupun, ia menjelaskan bahwa bantuan untuk kegiatan keagamaan, seperti BKM, majelis taqlim, jumlahnya bervariasi.
“Bantuan itu memang ada. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut, contohnya memiliki legalitas. Dan jumlah anggarannya bervariasi, tergantung grade atau pengelompokan tingkatannya. Untuk tingkat kelurahan tentu beda dengan kecamatan,” jelasnya.
Warga lainnya, Suhaini, mengeluhkan tiang listrik di depan rumahnya yang sudah hampir roboh. Meskipun sudah berkali-kali disampaikan ke pihak PLN dan instansi terkait, namun hingga saat ini, tiang listrik dari kayu itu belum juga diperbaiki.
“Duh, malam hari selalu deg-degan Pak Ihwan. Apalagi kalau angin kencang dan hujan, kuatir tiba-tiba roboh saat tertidur,” keluh ibu rumah tangga ini.
Mendengar hal itu, Ihwan pun berjanji segera menghubungi pihak PLN agar memperbaiki masalah tersebut. “Di Kota Medan masih banyak tiang listrik, khususnya dalam lorong-lorong, yang tiangnya masih dari kayu. Kita akan terus mendorong PLN agar segera mengganti tiang-tiang kayu itu. Karena kebanyakan dari tiang-tiang kayu itu, sudah berusia lama. Berpotensi membahayakan warga,” terangnya.
RESES DI JALAN GEDUNG ARCA
Sementara itu saat melaksanakan reses di Jalan Gedung Arca Gg Persatuan, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, di hari yang sama, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, disambut warga dengan meriah.
Warga yang antusias berkali-kali meneriaki nama Ihwan Ritonga saat ia memasuki tempat kegiatan. Tak hanya itu, nama Radi, sosok yang senantiasa menemani Ihwan dalam berbagai momen saat bertatap muka langsung dengan warga, turut juga disebut-sebut.
Terharu, Ihwan pun menyambut baik dan berterima kasih atas sambutan warga. “Saya masih ingat bapak dan ibu yang hadir di sini. Kita pernah sama-sama terlibat dalam beberapa kegiatan pada beberapa tahun lalu. Namun, karena pandemi covid yang melanda hampir 3 tahun lalu, membuat sejumlah pertemuan lainnya tertunda,” ungkap Ihwan Ritonga.
Ia kemudian berterima kasih atas dukungan yang diberikan warga saat terpilih kembali menjadi legislatif DPRD Medan pada pemilihan lalu. Dan berharap, silaturrahmi yang terjalin selama ini tetap terjaga selalu.
Memanfaatkan reses tersebut, sejumlah warga mempertanyakan kepastian pelayanan kesehatan UHC, bangunan atas parit, penerangan jalan, jalan rusak dan banjir, hingga bantuan untuk pengajian.
Ibu Lolom, warga Gg Tegel, mengeluhkan jalan di gang yang rusak dan banjir karena parit hampir tidak ada. Hal sama juga disampaikan ibu rumah tangga lainnya, Arianti.
“Tolonglah Pak Ihwan jalan rusak di sini diperbaiki biar mulus. Saat lomba lari perayaan 17 belasan, ibu-ibu di sini pada lecet-lecet karena terjatuh pak,” ucapnya disambut tepuk riuh dan tawa warga.
Tersenyum mendengar cerita itu, Ihwan pun kemudian memastikan akan mengusulkan dan mengawal aspirasi warga soal perbaikan jalan dan parit tersebut.
“Nanti akan disurvei dulu lokasinya oleh Dinas PU, kemudian akan kita usulkan. Tidak serta merta bisa langsung dibangun,” ujar Ihwan.
Disebabkan pandemi covid lalu, lanjutnya, sejumlah proyek pembangunan terpaksa tertunda. Karena anggaran yang ada, sekitar 60 persen dialihkan untuk penanganan covid.
Sementara terkait bantuan untuk pengajian, Ihwan meminta warga agar segera mengurus legalitasnya. Karena yang berhak dibantu Pemko Medan, hanya yang memiliki badam hukum dan legalitas.
Menyorot bangunan di atas parit yang dikeluhkan warga, Ihwan meminta pihak kelurahan dan kecamatan segera meninjau lokasi tersebut. Karena bangunan di atas parit memang dilarang untuk didirikan.
Terkait PKH, perwakilan Dinas Sosial Pemko Medan, Cut Malayahati, yang juga sebagai pendamping PKH di Kecamatan Medan Area, menjelaskan pencatatan nama yang berhak, dimulai dari lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga kemudian masuk dalam DTKS.
“Hanya nama yang ada di DTKS lah yang akan menerima bantuan tersebut,” jelas Cut.
Kemudian, persoalan layanan BPJS dalam program UHC, perwakilan BPJS, Fahru Reza, menjelaskan untuk layanan kesehatan urgent bisa langsung ke rumah sakit menggunakan atau kk.
“Di setiap rumah sakit, ada nomor layanan petugas BPJS yang akan merespon keluhan warga baik terkait layanan rumah sakit ataupun administrasi. Sementara untuk kasus lainnya, harus dengan rujukan dari puskesmas. Di setiap puskesmas berobat cukup dengan ktp atau kk saja,” ungkapnya. (Red)
