MEDAN – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH MH, mendorong Pemko Medan untuk memperioritaskan pembenahan Pasar Belawan di 2024 mendatang.
Hal itu mengingat Belawan, sebagai daerah transit merupakan pintu masuk Sumatera Utara, dan menjadi cermin Kota Medan.
“Keberadaan Pasar Belawan sudah wajar dan layak untuk dibenahi, agar tampak bersih dan jauh dari kesan kumuh. DPRD Medan bersama pemerintah kota pada 2 periode sebelumnya, telah mengajukan anggaran pembenahan Pasar Belawan, namun gagal,” ujar Bahrumsyah dalam sebuah momen talk show di iNews Sumut, yang tayang Jumat (21/7/2023) kemarin.
Ia mendorong agar pembenahan Pasar Belawan bisa menjadi skala prioritas Pemkoa Medan, dan dapat terwujud di era kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
“Ini bisa saja masuk di penganggaran APBD 2024. Namun, untuk pembenanahan pasar ini anggarannya memang besar. Di sini pentingnya menggandeng pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Seperti halnya pembangunan tanggul rob, yang juga menggunakan anggaran APBN. Inilah kelebihan memiliki chanel ke pemerintah pusat,” usul Bahrum, yang sekaligus mengapresiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Terkait pembenahan pasar tradisional di kawasan Medan bagian Utara, Bahrum menilai perlunya aturan yang tegas dan pembenahan. Agar persoalan yang muncul, seperti saat revitalisasi Pasar Marelan, tidak terjadi. Pembenahan Pasar Marelan menuai masalah baru, karena banyaknya pedagang yang justru berjualan di pinggir pasar, hingga menimbulkan kesan kumuh dan kemacetan.
Sebagai legislator yang tumbuh besar dan tinggal di kawasan ini, Bahrum pun berharap pemerintah kota bisa menerapkan aturan secara tegas, agar para pedagang berjualan di dalam pasar.
Lebih lanjut, Bahrum meminta dan mendorong, agar kedepannya kawasan Medan bagian Utara tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kota Medan. Mengingat besarnya potensi, sumber daya yang ada di daerah tersebut.
Bukan tanpa alasan, ia mendorong percepatan pembenahan Medan bagian Utara dijadikan prioritas. Karena daerah ini dikenal sebagai kawasan perusahaan dan industri, yang menjadi penyumbang penghasilan daerah terbesar di Kota Medan.
“Sebagai penyumbang penghasilan daerah yang besar, sudah sewajarnyalah sebagian ‘kue’ itu dikembalikan juga ke Medan bagian Utara dalam bentuk pembangunan. Saya rasa begitu,” harapnya.
Itu sebabnya, sambung Bahrum, DPRD Kota Medan terus mengangkat dan memperjuangkan berbagai permasalahan yang ada di Medan bagian Utara, agar tetap menjadi perhatian. Termasuk melalui regulasi, sebagai salah satu fungsi legislatif.
“Sehingga, melalui kolaborasi dengan pemerintah, kawasan yang dulu lekat dengan kesan kumuh, kemiskinan, banjir, tawuran, perlahan berubah sejajar dengan kawasan lainnya,” katanya. (Do/red)
