MEDAN – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH MH, mengapresiasi upaya percepatan pembangunan dan pembenahan kawasan Medan bagian Utara, yang dilakukan Pemko Medan saat ini.
Bahrum menilai, keseriusan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, menjadikan kawasan Medan bagian Utara sebagai prioritas pembangunan, menjawab keinginan masyarakat Medan bagian Utara selama ini.
“Ini merupakan salah satu wujud harapan masyarakat Belawan, Labuhan, Marelan dan Medan Deli. Karena sebelumnya, sudah sekian lama laju pembangunan di kawasan ini berjalan sangat lambat, meski potensinya sangat besar,” ungkap politisi Partai PAN ini, dalam sebuah momen talk show di iNews Sumut, Jalan Komplek Wartawan, yang tayang Jumat (21/7/2023) kemarin.
Begitupun, Bahrum meminta dan mendorong, agar kedepannya kawasan Medan bagian Utara tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kota Medan. Mengingat besarnya potensi, sumber daya yang ada di daerah tersebut.
Bukan tanpa alasan, ia mendorong percepatan pembenahan Medan bagian Utara dijadikan prioritas. Karena daerah ini dikenal sebagai kawasan perusahaan dan industri, yang menjadi penyumbang penghasilan daerah terbesar di Kota Medan.
“Sebagai penyumbang penghasilan daerah yang besar, sudah sewajarnyalah sebagian ‘kue’ itu dikembalikan juga ke Medan bagian Utara dalam bentuk pembangunan. Saya rasa begitu,” harapnya.
Itu sebabnya, sambung Bahrum, DPRD Kota Medan terus mengangkat dan memperjuangkan berbagai permasalahan yang ada di Medan bagian Utara, agar tetap menjadi perhatian. Termasuk melalui regulasi, sebagai salah satu fungsi legislatif.
“Sehingga, melalui kolaborasi dengan pemerintah, kawasan yang dulu lekat dengan kesan kumuh, kemiskinan, banjir, tawuran, perlahan berubah sejajar dengan kawasan lainnya,” katanya.
Sebagai legislator yang tumbuh besar dan tinggal di kawasan ini, Bahrum merasa geliat percepatan pembangunan di kawasan Medan bagian Utara saat ini sudah perlahan membaik.
“Pembangunan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya mandek, akhirnya terselesaikan, seperti jembatan Sicanang. Begitu juga peresmian RSU Bachtiar Djafar yang sempat terbengkalai pembangunannya. Ini merupakan aspirasi masyarakat Medan bagian Utara. Yang telah lama mengidamkan hadirnya rumah sakit pemerintah di kawasan tersebut,” sambung Bahrum.
Begitu juga terkait penanganan banjir rob, yang selama ini belum ada solusinya. Satu blok tanggul di daerah Belawan 1 telah selesai dibangun, dan membawa dampak positif bagi masyarakar sekitar.
Memang, diakui Bahrum, giatnya pembenahan di Medan bagian Utara, sebagian tidak tampak secara langsung. Karena banyak pembenahan itu berupa pembangunan peningkatan kualitas, seperti bantuan kesehatan dan bea siswa miskin.
“Bantuan yang digelontorkan untuk BPJS warga kurang mampu di Medan bagian Utara besar sekali. Begitu juga bantuan pendidikan, berupa beasiswa bagi pelajar tidak mampu. Hingga pelatihan-pelatihan yang fokusnya membangun sumber daya manusia,” terangnya.
Bicara soal pasar tradisional, Bahrum menilai perlunya aturan yang tegas dan pembenahan. Meski Pasar Marelan telah direvitalisasi, persoalan baru kemudian muncul. Karena banyaknya pedagang yang justru berjualan di pinggir pasar, hingga menimbulkan kesan kumuh dan kemacetan.
Ia berharap pemerintah kota bisa menerapkan aturan secara tegas, agar para pedagang berjualan di dalam pasar.
“Dan kemudian, sebagai pintu masuknya Sumatera Utara, keberadaan Pasar Belawan juga sudah wajar dan layak untuk dibenahi. Agar tampak bersih dan jauh dari kesan kumuh. Pada 2 periode sebelumnya, telah dua kali diajukan anggaran pembenahan Pasar Belawan, namun gagal terus,” ujar Bahrum.
Ia mendorong agar pembenahan Pasar Belawan menjadi skala prioritas pemerintah kota saat ini. Karena Belawan sebagai pintu masuk, daerah transit dan kota jasa, juga merupakan cerminan Kota Medan.
“Ini bisa saja masuk di penganggaran APBD 2024. Namun, untuk pembenanahan pasar ini anggarannya memang besar. Di sini pentingnya menggandeng pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Seperti halnya pembangunan tanggul rob, yang juga menggunakan anggaran APBN. Inilah kelebihan memiliki chanel ke pemerintah pusat,” usul Bahrum, yang sekaligus mengapresiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Di sisi lain, Bahrum mengakui sulitnya mengurangi kantong-kantong kumuh di kawasan itu. Sebabnya, masih banyak warga yang mendiami lahan-lahan milik PT Pelindo atau PT KAI.
“Ini yang susah. Mau bedah rumah susah, apalagi infrastruktur lainnya. Karena lahan-lahan tersebut milik PT Pelindo atau PT KAI. Kecuali, bila perusahaan-perusahaan itu menghibahkan atau melepas lahannya menjadi aset pemerintah kota,” lanjut Bahrum.
Ia tak memungkiri, selama ini pengembangan kawasan Medan bagian Utara agak ‘tersandera’ dengan aturan Rencana Tata Ruang Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“RTH yang ada selama ini memang kurang berpihak ke kawasan Medan bagian Utara. Namun, DPRD Kota Medan bersama Pemko telah melakukan revisi tata ruang. Sehingga nanti investor dan industri bisa masuk ke ratusan hektar yang ada di wilayah itu. Ini nanti diharapkan akan berdampak pada peningkatan ekonomi, bisnis dan lainnya,” tutup Bahrum. (Do/red)
