METRO,LANGKAT | Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, mengikuti rapat koordinasi bersama Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional di ruang rapat Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026) lalu.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, yang memberikan arahan mengenai percepatan tahapan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang kuat akan memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai mekanisme sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dipercepat.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus berupaya mengawal percepatan penanganan pascabencana sehingga masyarakat korban banjir memperoleh kepastian terhadap proses penanganan maupun penyaluran bantuan yang menjadi hak mereka,” tegas Tiorita.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera merasakan manfaat dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator FMKBB Kabupaten Langkat Said Abdullah dan Dodi Wijaya menyampaikan komitmen untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan aspirasi masyarakat korban banjir tersampaikan kepada pemerintah.
FMKBB juga menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait percepatan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting agar warga yang memenuhi persyaratan dapat segera menerima bantuan rehabilitasi rumah maupun bentuk bantuan lainnya secara cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Rapat berlangsung dalam suasana terbuka, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi. Seluruh pihak yang hadir bersepakat memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah konkret untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Kabupaten Langkat, sehingga proses pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan aktivitas sosial maupun ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal.(Indo)
