Medan. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Muryanto Amin memberhentikan pelaku Kekerasan Seksual berinisial CHS, mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Pemberhentian itu diputuskan melalui Keputusan Rektor Nomor 3572/UN5.1.R/SK/KM.00.07/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang Pemberian Sanksi Administratif Tingkat Berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa (drop out).
Hal itu dikatakan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Universitas Sumatera Utara (PPK USU),
Dr. Meutia Nauly, S.Psi., M.Si., Psikolog melalui siaran persnya, Senin (3/8/2026).
Dia menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan kekerasan seksual pada 19 Juli 2026. Kemudian, Satgas PPK USU segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap para pelapor atau korban, saksi, pendamping, pihak terkait, serta dokumen dan alat bukti yang relevan.
“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2025,” jelasnya.
Seluruh laporan ditangani melalui proses pemeriksaan yang objektif, independen, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Terlapor telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak memenuhi seluruh pemanggilan tersebut. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang telah diperoleh.
Berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh, Satgas PPK USU menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan beberapa bentuk kekerasan seksual, yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau gender korban;
menyampaikan rayuan atau ucapan bernuansa seksual; mengirimkan konten bernuansa seksual meskipun tidak dikehendaki atau telah dilarang oleh korban;
membujuk atau menawarkan sesuatu untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui korban; melakukan kontak fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; melakukan pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau transaksi seksual; dan melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya pola tindakan yang berulang terhadap lebih dari satu korban, berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara berlapis, termasuk tindakan fisik dan pemaksaan kegiatan seksual, yang berdampak pada rasa aman warga kampus. Keadaan tersebut diperberat oleh sikap tidak kooperatif terlapor selama proses pemeriksaan.
Setelah seluruh tahapan pemeriksaan diselesaikan, Satgas PPK USU menyerahkan hasil pemeriksaan beserta rekomendasi kepada Rektor Universitas Sumatera Utara pada 22 Juli 2026.
Sejak proses penanganan perkara berlangsung, Satgas PPK USU telah memberikan layanan pendampingan kepada para korban, termasuk konseling bersama psikolog bagi korban yang memerlukan dukungan psikologis. Pendampingan, perlindungan, pemulihan, serta dukungan akademik akan terus diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.
Disebutkan, selain melakukan penanganan terhadap perkara ini, Universitas Sumatera Utara akan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Universitas akan membentuk Tim Pencegahan Kekerasan di tingkat fakultas untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, konsultasi awal, serta koordinasi program pencegahan kekerasan di lingkungan masing-masing fakultas.
Disamping itu, materi mengenai pencegahan kekerasan, penghormatan terhadap martabat setiap individu, pentingnya persetujuan (consent) dalam setiap interaksi, mekanisme pelaporan, serta budaya saling menghormati akan menjadi bagian dari kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di setiap fakultas.
“Kami meminta seluruh pihak, termasuk media massa dan pengguna media sosial, untuk tidak menyebarkan identitas, foto, akun media sosial, riwayat pribadi, percakapan, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas korban. Perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis korban merupakan bagian penting dari proses pemulihan serta pencegahan terjadinya viktimisasi berulang,” serunya.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perundungan, ancaman, tekanan, maupun penghakiman terhadap korban, saksi, keluarga, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
Universitas Sumatera Utara menghargai keberanian para korban yang telah menyampaikan laporan dan mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Keberanian tersebut merupakan kontribusi penting dalam membangun lingkungan kampus yang lebih aman serta mencegah terulangnya kekerasan,” tegasnya.
Kepada seluruh sivitas akademika, Universitas Sumatera Utara mengajak untuk terus membangun budaya saling menghormati, memahami pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi, berani melaporkan setiap dugaan kekerasan, serta tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan yang merendahkan martabat orang lain.
(red/red)
