JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan dua keputusan sekaligus yakni Pengadilan Tinggi Medan dan PN Lubukpakam terkait gugatan tanah di Jalan Sidobakti, Dusun V, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang.
Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 303 PK/Pdt/2026 Jo, Nomor.454/Pdt.G/2024/PN-Lbp, Tanggal 2 April 2026 mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) para tergugat Gunawan Dkk serta Yayasan Pendididikan Harapan dengan Nomor Putusan 304 PK/Pdt/2026 Jo, Nomor.454/Pdt.G/2024/PN-Lbp.
Gugatan tersebut dilakukan Fridamona Simarmata (70), warga di Jalan Setia Budi, Nomor 478, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pemilik tanah. Sementara para tergugat telah puluhan tahun bermukim dan memiliki dokumen sah kepemilikan berupa SHM di objek perkara.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah terdapat kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan secara cukup fakta yang terungkap di persidangan.
Selain itu gugatan Penggugat kurang pihak. surat gugatan Penggugat Konvensi kabur, karena dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sesuai Berita Acara tanggal 13 Desember 2024. Sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
Gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka MA juga menegaskan bahwa gugatan rekonvensi juga harus menyatakan tidak dapat diterima.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Gunawan, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2025/PT MDN, tanggal 3 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 454/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 20 Maret 2025. Demikian juga dengan Yayasan Pendidikan Harapan.
Diperiksa Bawas MA
Sebelum, para tergugat melaporkan para hakim PN Lubukpakam dan Panitera Pengganti yang menyidangkan gugatan tersebut ke Badan Pegawas (Bawas) Mahmakah Agung, tanggal 7 Mei 2025 Perihal Laporan Prilaku Hakim dan Panitera Pengganti. Laporan itu terkait kekeliruan hakim dalam gugatan tersebut tanpa mempertimbangkan fakta yang ada serta adanya keterangan saksi dalam putusan yang menguatkan penggugat sebagai pemilik sah, sementara saksi tersebut adalah saudara kandung penggugat.
Para hakim yang menjalani pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang diketuai Syamsul Qamar SH MH di Pengadilan Tinggi Medan, 7 Oktober 2025 lalu, yakni Abdul Wahab, SH, MH (sebagai hakim ketua), Hiras Sitanggang SH MH, Muzakir SH MH (awalnya hakim mediator) dan seorang hakim anggota serta Panitera Pengganti, Benitius Silangit SH MH.
Keputusan Adil
Kuasa Hukum para Tergugat, Asra Maholi Lingga, S.H mengucapkan terima kasih dan mengapreasiasi kepada Mahkamah Agung yang memberikan keputusan adil dan menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan. Dia menilai, para tergugat merupakan korban dugaan mafia tanah yang terorganisir.
Sebab, menurutnya, gugatan kepada tergugat tersebut aneh dan keliru, baik bukti -bukti yang ada, objek gugatan yang tidak jelas serta saksi-saksi yang diragukan dan memiliki hubungan keluarga kandung dengan penggugat dan kesaksiannya dicantumkan dalam amar putusan.
“Kita berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang benar-benar memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada para klien kami yang diduga menjadi korban mafia tanah. Kami berharap hukum terus ditegakkan, agar tidak ada korban-korban lainnya,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap orang-orang yang mendadak mengaku pemilik tanah, sementara sama sekali tidak pernah muncul dan memiliki bukti yang abal-abal.
“Kita juga meminta aparat terkait baik kepala dusun/kepling, kepala Desa, Camat untuk tidak bermain-main dan sembarangan mengeluarkan bukti kepemilikan tanpa melakukan verifikasi secara objektif dan fakta. Ini bisa berdampak kepada hukum, dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari mafia tanah,” tukasnya.
Dia juga meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya di Deliserdang untuk lebih berhati-hati mengeluarkan surat kepemilikan tanpa melakukan cek dan ricek. (Red)
