MEDAN – Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang dilakukan Pemko Medan dengan Pemkab Dairi dan Pemkab Batubara, diharapkan tak hanya mengendalikan inflasi, tetapi menjangkau masyarakat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui Asisten Ekbang Agus Suriyono didampingi Kabag Perekonomian Regen dan Dirut PUD Pasar Medan Suwarno, selepas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Rabu (31/5/2023) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Pemprov Sumut.
Kegiatan ini dihadiri Irjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumut, sejumlah kepala daerah di Sumut, dan tamu undangan lainnya.
Pada kegiatan tersebut hadir pula jajaran direksi PUD Pasar Medan antara lain Dirops Ismail Pardede, Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, dan Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu.
Disebutkan Kabag Perekonomian Regen, Pemko Medan telah melaksanakan KAD dengan Pemkab Dairi dan Pemkab Batubara dalam penyediaan komoditas cabai merah.
Selain kedua daerah tersebut, lanjut Regen, Pemko Medan juga akan menjajaki KAD dengan Sergai untuk penyediaan beras, Samosir penyediaan bawang merah, dan Langkat penyediaan telur ayam.
Regen melanjutkan adanya KAD sangat membantu menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pangan pokok bagi Kota Medan. “Hal terpentinf yakni KAD ini bukan cuma untuk mengendalika inflasi, melainkan juga membantu masyarakat dalam menjangkau harga pangan dan daya beli terbantu,” sebut Regen selepas pelaksanaan GNPIP di Kantor Pemprov Sumut.
Dalam pelaksanaan KAD ini, ujar Regen, PUD Pasar ditugaskan kerja sama dengan koperasi maupun kelompok tani sebagai bagian dari bisnis ke bisnis.
Meski begitu, ada kendala yang dihadapi yakni penetapan harga beli.
Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, PUD Pasar Kota Medan tak hanya memperhatikan sisi sosial, tetapi juga segi bisnis.
“Karena ketika harga (pangan) naik bisa tetap melakukan penjualan kepada Medan. Dan kami ketika harga murah tetap dibeli. Barangkali kendala ini bisa difasilitasi dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi,” jelas Regen. (Red)
