MEDAN – Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan salah satu bukti nyata Negara hadir untuk masyarakat. Program yang diaspirasikan dan didukung dari DPR RI Komisi VII ini dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan PT PLN (Persero) untuk memberikan keringanan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik dikediamannya.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bertujuan melistriki rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T dan atau memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPBL yang divalidasi oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara.
Penyaluran program BPBL dilaksanakan di dua lokasi yakni Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid, Staf Ahli Direktur Retail PT PLN (Persero), Nimrod G. Sitorus, Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan ketenagalistrikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Susanto, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul, Peangkat Kepala Desa dan juga Warga Penerima Bantuan (27/11).
General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan program BPBL, PLN diberikan target untuk Sumatera Utara sebanyak 4.500 penyambungan listrik dan akan selesai 100 persen pada bulan November 2023.
“Melalui program BPBL ini, Setiap penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis,” ungkap Awaluddin.
Awaluddin juga menyampaikan pesan kepada warga agar tetap bijak dan berhati-hati menggunakan listrik serta mendukung upaya PLN menyalurkan listrik dengan mengijinkan PLN menebang Pohon yang mengganggu jaringan.
“Kami (PLN) tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari masyarakat agar pasokan listrik dalam kondisi andal. Apabila terdapat pohon yang berada dibawah jaringan mohon dapat diijinkan untuk menebang pohon tersebut agar tidak terjadi gangguan. Kemudian harapan kami, marilah menggunakan listrik yang aman agar tidak membahayakan bagi kita”, tambah Awaluddin.
Dalam sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Jisman P. Hutajulu yang dibacakan oleh wahyudi menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik adalah program BPBL. Masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru dan pengisian token listrik perdana masing-masing Rp100 ribu.
“Calon Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam BPKS yang berada di daerah 3T dan/atau layak menerima bantuan berdasarkan verifikasi kepala Desa. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dan menurunkan susut jaringan PLN”, Terang wahyudi.
Wahyudi juga menjelaskan bahwa program BPBL ini tidak dipungut biaya apapun dan apabila terjadi pungutan liar dapat dilaporkan kepada kementerian ESDM melalui media sosial atau contact center 136.
Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN yang telah bekerja keras memberikan bantuan berupa listrik gratis bagi 484 warga tidak mampu.
“Salah satu bukti Pemerintah serius untuk (kesejahteraan) masyarakat adalah Peresmian dan penyalaan program BPBL ini”, ujar Hendrik.
Nurhayati (30) warga Desa Rantau Panjang, salah seorang penerima manfaat Program BPBL, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Dia mengaku sebelum ada listrik sendiri, kebutuhan listrik terpaksa menyantol dari tetangganya. (Red)
