MEDAN, – Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata menyoroti lambatnya respons Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menangani warga terdampak banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah kota pada Kamis (27/11/2025) lalu.
Menurut Binsar, banyak warga yang mengungsi tidak mendapat bantuan memadai. Bahkan, ia menyebut aparat kecamatan dan kelurahan tak mampu mendirikan dapur umum karena tidak memiliki anggaran.
“Sangat kita sayangkan, Pemko Medan lambat mengambil kebijakan membantu warga terdampak banjir. Aparat kecamatan dan kelurahan tidak bisa membuat dapur umum karena ketiadaan anggaran,” kata Binsar kepada wartawan, Senin (01/12/25).
Politikus Partai Perindo itu mendorong agar Pemko Medan menyiapkan anggaran cadangan di kecamatan dan kelurahan yang rawan banjir. Dana ini, kata Binsar, harus bisa digunakan langsung oleh camat atau lurah ketika terjadi bencana.
“Dari pengalaman selama ini, pemerintah selalu terlambat karena proses kebijakan butuh waktu. Saya kira TAPD Kota Medan perlu mengalokasikan dana cadangan di kecamatan rawan banjir, termasuk untuk kebutuhan darurat seperti dapur umum,” ujarnya.
Selain itu, Binsar meminta perangkat kecamatan dan kelurahan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan pascabanjir.
Ia mencontohkan warga di Jalan Pintu Air IV Gang Persatuan dan Gang Aman, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, yang terdampak banjir hingga setinggi 5 meter. Kondisi itu membuat pembersihan lingkungan menjadi berat.
“Saat ini warga sibuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Kita minta aparat Pemko Medan turun membantu. Armada Damkarmat bisa dikerahkan untuk membersihkan lumpur, sementara DLH mengangkut sampah-sampah yang tersisa,” kata anggota Komisi II DPRD Medan tersebut. (ac/nett)
