MEDAN – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan melontarkan kritik terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kota Medan, Senin, 22 Juni 2026. Mereka mempertanyakan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Medan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan bersama Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Pimpinan DPRD Medan Zainuddin Lubis.
Di hadapan pimpinan DPRD, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diklaim sebagai salah satu instrumen pencegahan stunting.
Menurut Amin, efektivitas program tersebut masih perlu diuji karena sasaran penerimanya mencakup siswa hingga tingkat SMA, sementara berbagai penelitian menunjukkan periode paling krusial dalam pencegahan stunting berada pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Jika tujuan utama program ini mencegah stunting, maka fokus intervensi seharusnya lebih kuat pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu efektivitas dan ketepatan sasaran MBG perlu dievaluasi secara terbuka,” kata Amin.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program tersebut. Menurutnya, tanpa sistem pendataan yang akurat dan mekanisme pengawasan yang kuat, program berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Anggaran besar harus diikuti tata kelola yang transparan. Jangan sampai penerima manfaat tidak tepat sasaran sementara tujuan program tidak tercapai secara maksimal,” ujarnya.
Selain MBG, Cipayung Plus meminta pemerintah mengkaji secara lebih komprehensif Program Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk, melainkan sejauh mana koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertahan secara ekonomi.
Kenaikan harga BBM non-subsidi juga menjadi perhatian. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya turut memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi memang tidak langsung menyasar masyarakat penerima subsidi. Namun dampaknya dapat menjalar ke biaya transportasi dan distribusi yang akhirnya memengaruhi harga barang di tingkat konsumen,” kata Amin.
Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan mengatakan lembaganya terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan publik. Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyuarakan aspirasi masyarakat,” ujar Wong.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi organisasi mahasiswa untuk menekan pemerintah agar lebih terbuka mengevaluasi program-program strategis yang menyerap anggaran besar, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(rel)
