MEDAN, – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 bersama Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin, 27 Oktober 2025.
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis, serta dihadiri anggota Komisi 4 lainnya. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 itu membahas capaian kinerja, serapan pendapatan dan belanja APBD 2025 pada triwulan III, serta mengawasi apakah kinerja OPD telah sesuai target dan tepat sasaran.
Komisi 4 menekankan pentingnya evaluasi untuk memastikan seluruh OPD memenuhi target pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam rapat sebelumnya pada 20 Oktober 2025, Komisi 4 juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi keluhan terbesar warga Medan. Menindaklanjuti hal itu, komisi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) normalisasi Sungai Bedera.
Balai Wilayah Sungai Sumatera II menjelaskan bahwa tiga sungai — Sungai Deli, Sungai Bedera, dan Sungai Selayang — tengah dalam proses persiapan pembayaran ganti rugi atau pembebasan lahan untuk keperluan normalisasi.
Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan menyampaikan bahwa proses normalisasi Sungai Bedera memerlukan penetapan lokasi yang melibatkan dua daerah, yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Karena itu, kewenangan pembebasan lahan berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
Komisi 4 DPRD Medan menyatakan akan terus mendorong koordinasi dengan OPD dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi efektif mengurangi banjir, terutama memasuki musim hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
RDP turut dihadiri perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Camat Medan Marelan.(ac/nett)
