MEDAN – Setelah melalui proses cukup panjang selama sekitar 1,2 tahun, Wali Kota Medan Rico Waas akhirnya melantik Khairul Azmi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.
Pelantikan ini mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Medan, Margaret MS. Ia berharap penetapan pejabat definitif tersebut benar-benar melalui seleksi ketat dan menghasilkan sosok yang mampu membawa perubahan, khususnya dalam penanganan banjir di Kota Medan.
“Penantian panjang ini kiranya membuahkan hasil maksimal. Apalagi penetapan pejabat definitif di SDABMBK disebut telah melalui proses seleksi dan asesmen yang ketat,” ujar Margaret, Jumat (17/4/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menanggapi lambatnya pengisian jabatan definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, termasuk di Dinas Perhubungan.
Ia menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus mampu menjalankan visi dan misi Wali Kota Medan, bukan sekadar hasil titipan.
“Jabatan itu bukan karena titipan. Harus mampu menjalankan pembangunan sesuai skala prioritas dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” tegasnya.
Margaret menekankan pentingnya peran Kepala SDABMBK dalam mempercepat perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir. Sementara Kepala Dinas Perhubungan diharapkan mampu menata lalu lintas untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Menurutnya, kedua jabatan tersebut sangat strategis karena berpengaruh besar terhadap masa depan pembangunan Kota Medan.
“Kita berharap Wali Kota tidak salah pilih. Masa depan pembangunan kota ada di tangan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Margaret juga menyoroti masih banyaknya kekosongan jabatan definitif di OPD Pemko Medan. Bahkan, pelantikan eselon II baru-baru ini justru menambah kekosongan, salah satunya di posisi Kepala Dinas Pendidikan.
Ia menilai sektor pendidikan sangat penting dan membutuhkan kebijakan serta inovasi berkelanjutan. Karena itu, ia berharap pengisian jabatan tersebut tidak berlarut-larut.
“Kita harapkan tidak sampai satu tahun posisi Kepala Dinas Pendidikan kosong. Begitu juga jabatan strategis lainnya, seperti Kepala Dinas Kesehatan, agar segera diisi secara definitif,” pungkasnya.(*)
