Medan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan mutu dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan, tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi, sangat menentukan efisiensi penggunaan bahan pangan serta konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran,” kata Alfi Syahriza pada kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).
TPID Sumut, lanjut Alfi, mendukung penuh penguatan tata kelola SPPG. Menurutnya, pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok MBG menjadi salah satu kunci untuk menjaga kestabilan harga pangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah,” kata Alfi.
Dari sisi mutu dan keamanan pangan, Alfi menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh dipandang sekadar sebagai persyaratan administratif. Menurutnya, penerapan standar higiene dan sanitasi harus menjadi budaya kerja di setiap dapur, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan, hingga distribusi makanan. “Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan,” ujarnya.
Alfi menambahkan, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha, hingga akademisi. Ia juga mendorong optimalisasi pangan lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok SPPG.
“Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri,” pesan Alfi kepada para pengelola SPPG.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Iman Gunadi menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, besarnya kebutuhan pangan untuk mendukung program tersebut perlu dikelola secara cermat agar peningkatan permintaan berjalan seiring dengan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” kata Iman Gunadi.
Menurut Iman, diversifikasi menu, pemanfaatan pangan lokal, serta penguatan tata kelola dan rantai pasok menjadi langkah penting agar pemenuhan gizi melalui MBG dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
(red)
