MEDAN – Keluhan terkait jalan rusak, drainase, sampah, penerangan jalan, kesehatan, kembali mencuat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Medan, Parlindungan Sipahutar SH MH, bertatap muka dengan warga Jalan Purwosari Lk III, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, pada Sabtu (27/8/2022).
Kehadiran Parlin dalam rangka Reses Masa Sidang Ke II Tahun Ketiga TA 2022, untuk menjemput langsung aspirasi, masukan dan keluhan warga, untuk diteruskan ke dinas dan OPD terkait, serta paripurna DPRD Medan.
“Reses ini diamanatkan undang-undang dan tujuannya untuk menampung aspirasi dan keluh-kesah. Jadi, silahkan bapak ibu sampaikan saja uneg-unegnya di sini,” ujar Parlin di awal reses.
Tak menyia-nyiakan waktu, sejumlah warga pun langsung menyampaikan keluhannya. Seperti Ibu Rina, yang mengeluhkan penerangan jalan di kawasan tersebut, sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan. Begitu juga masalah sampah, yang menumpuk di beberapa sudut jalan, menimbulkan bau yang sangat mengganggu.
Menanggapi hal itu, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Indra Utama, mengarahkan warga melalui pihak kelurahan dan kecamatan agar mengajukan permohonan pemasangan penerangan jalan.
“Terkait sampah, mari sama-sama kita lebih peduli dengan sekitar. Buanglah sampah pada tempatnya,” ujarnya.
Senada, pihak Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Efendi Gurusinga, meminta warga agar turut serta juga mengawasi lingkungan sekitarnya. “Penyediaan tong sampah, agar dijaga bersama-sama. Jangan pula siang ini dipasang, besok pagi sudah hilang,” katanya.
Menyahuti keluhan soal jalan rusak dan drainase, mewakili Dinas PU Suheri, meminta warga bersabar, karena tahun ini sejumlah jalan, drainase akan segera diperbaiki, untuk mengurangi dampak banjir.
Sementara itu, warga lainnya mengeluhkan bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, yang tidak pernah diterima.
Perwakilan Dinas Sosial Suleman menjelaskan, untuk bantuan sosial, seperti PKH, terlebih dahulu nama dan identitas warga harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar terdaftar di DTKS. Dan selanjutnya ada tim survei yang mendatangi rumah warga. Nama-nama itu nantinya akan dibawa ke musyawarah kelurahan, siapa-siapa saja yang layak,” terangnya.
Terkait keluhan warga terkait BPJS Gratis yang tidak aktif, Karina Purnomo mewakili BPJS Kesehatan, mengingatkan warga yang memiliki kartu BPJS, agar aecara teratur memanfaatkan layanan kesehatan dengan kartu BPJS.
“Karena sesuai aturan, bila selama enam bulan berturut tidak digunakan, kartu BPJS nya tidak aktif lagi. Dan baru aktif kembali, setelah registrasi ulang,” paparnya.
Di akhir reses, Parlin Sipahutar meminta warga agar bersama-sama memperhatikan sekitarnya, jauhkan sikap acuh.
“Apalagi di pekan-pekan terakhir ini, hujan terus melanda Kota Medan. Jangan biarkan sampah di drainase, karena akibatnya pasti banjir,” ungkap legislatif daei Fraksi Demokrat ini.
Masalah PKH dan bantuan lainnya, lanjut Parlin, ini memang terus menjadi keluhan yang sering disampaikan warga, baik saat reses maupun sosialisasi peraturan daerah (sosperda).
“Perlu diingatkan, saat ini memang data penerima banthan sudah terpusat di DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos),” terangnya.
Untuk terdaftar di DTKS, tambahnya, banyak syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Diantaranya, atap rumah rumbia, tembok semen tapi tidak plaster. Listrik maksimasl 900 kwh. Hanya sanggup makan sekali hingga 2 kali shari, dengan gizi seimbang.
“Hanya punya satu roda dua, tidak lebih, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya mampu beli pakaian baru 2 kali setahun. Dan masih ada syarat lainnya,” jelas Parlin.
“Fraksj Demokrat telah memperjuangkan kuota 100 ribu warga penerima BPJS Gratis yang anggarannya bersumberkan dari APBD Kota Medan di tahun 2022. Dan akan kita terus perjuangkan penambahan kuota, agar semua warga Kota Medan dapat tercover layanan kesehatan gratis,” ujar Parlin disambut tepuk tangan warga.
Turut hadir dalam reses, mewakili Dinas PU Suheri, PDAM Tirtanadi Robert S Manilo dan M Riduan Ritonga, Dinas Koperasi dan UMKM Risnata S Tambunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Indra Utama, Dinas Kesehatan M Irfan SKM, BPJS Kesehatan Karina Purnomo, Dinas Sosial Suleman S, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Efendi Gurusinga. (Red)
