MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Di tengah seruan percepatan realisasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumut tercatat berada di atas rata-rata nasional, baik dari sisi belanja maupun pendapatan daerah.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual dan diikuti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (17/11/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan, bahwa realisasi anggaran nasional hingga November 2025 masih berada di angka 64,43%, jauh dari target 92%. Ia meminta seluruh Pemda melakukan akselerasi.
“Waktu sudah hampir satu bulan lagi sudah tutup buku. Saya minta masing-masing daerah untuk melihat hal yang perlu dilakukan percepatan,” kata Tomsi.
Di tengah kondisi tersebut, kinerja Sumut menonjol dengan realisasi belanja yang mencapai 67,18% dan realisasi pendapatan 80,56%, lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional. Angka ini mencerminkan pergerakan anggaran daerah yang relatif lebih progresif.
Tomsi menyebutkan bahwa capaian Sumut patut dijaga dan terus ditingkatkan, mengingat masih ada sebagian kabupaten/kota yang perlu melakukan percepatan. Ia juga berharap Sumut tetap menjadi salah satu provinsi dengan serapan anggaran yang kuat dan konsisten.
Beberapa daerah dengan serapan rendah seperti Kabupaten Nias Barat (49,34%), Kota Medan (54,66%), dan Kota Gunungsitoli (57,37%) juga mendapat perhatian khusus agar dapat segera menyusul capaian provinsi.
Tomsi menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM guna menjaga kualitas pengelolaan anggaran. “SDM harus disiapkan agar pengelolaan anggaran tepat, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, memberikan sejumlah strategi percepatan, mulai dari percepatan pengadaan sejak akhir Agustus, optimalisasi belanja digital melalui E-katalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, sampai penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pembentukan tim monitoring dan evaluasi, pemberian reward dan punishment, penyederhanaan kontrak, serta mendorong peran APIP perlu dilakukan,” jelas Agus.
Ia juga mengimbau Pemda untuk memanfaatkan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korsupgah KPK, sehingga realisasi APBD dapat mencapai target sebelum akhir tahun. (Red)
