– Medan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penguatan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution saat membuka kegiatan ‘Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026’ yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Adora Convention, Jalan Harmonika Nomor 7 Medan, Senin (29/6/2026).
Suib mengatakan transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
“Transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Suib, keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat berupa pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus mempercepat implementasi transformasi digital di setiap instansi pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut diajak memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperbaiki tata kelola data, mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia digital, serta membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Suib juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB yang telah mempercayakan Sumatera Utara sebagai tuan rumah kegiatan pendampingan bagi pemerintah daerah se-Regional Sumatera.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis sebagai bagian dari persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026, sekaligus mendukung agenda percepatan transformasi digital pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh jumlah aplikasi yang dibangun, tetapi dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang mudah diakses, terintegrasi, berpusat pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional, memperkuat implementasi pemerintahan digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta memperkuat keamanan informasi.
“Kementerian PANRB menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan terpercaya,” ucapnya.
Mohammad juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung percepatan transformasi digital melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi pada penyediaan layanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir para sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota peserta Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Organisasi, serta seluruh peserta dari perangkat daerah pengampu transformasi digital.
(red)
