Panyabungan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Forkopimda menerima kunjungan Direktur Alternatif Development Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol. Edi Swasono di Ruang Kerja Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (9/6/ 2026).
Selain silaturahmi dengan Direktur BNN, Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution juga menerima kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muhammad Nursaitias dan Ketua Pengadilan Negeri Husnul Tambunan. Keduanya baru dilantik untuk bertugas di Madina.
Kepada media, Saipullah mengatakan silaturahmi ini merupakan pertemuan strategis dalam hal penyamaan persepsi antar lembaga demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Gordang Sambilan.
Lebih lanjut, Saipullah menerangkan, pertemuan ini juga bentuk sinergitas dalam hal pemberantasan peredaran narkoba di Madina, termasuk alih fungsi lahan ganja. Dia menegaskan, Pemkab Madina tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan instansi atau lembaga lain.
“Pemkab Madina tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh pengawalan hukum dari kejaksaan dan pengadilan, serta dukungan penuh dari BNN dalam memutus mata rantai peredaran narkoba melalui program pemberdayaan masyarakat,” kata dia.
Bupati mengungkapkan, regulasi dan program kerja di masa mendatang perlu diselaraskan dengan Forkopimda agar bisa langsung menyentuh pemenuhan hak dan rasa aman masyarakat.
Sementara itu, Wabup Atika menegaskan Pemkab Madina menyambut baik kehadiran unsur Forkopimda serta program kerja produktif dari BNN RI. Dia memastikan pemerintah daerah mendukung penuh dan siap berkolaborasi secara taktis di lapangan.
”Kami berharap sinergi ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Kehadiran wajah-wajah baru di Forkopimda diharapkan membawa energi positif bagi kemajuan Mandailing Natal,” harap Atika.
Edi Swasono mengatakan, kunjungannya ke Madina merupakan tindak lanjut dari implementasi program Grand Design Alternative Development (GDAD) yang berfokus pada pemantauan dan penguatan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di kawasan rawan tanaman ganja, seperti di Panyabungan Timur.
”Kami berupaya untuk mengajak dan mengubah profesi masyarakat yang selama ini menjadi petani tanaman terlarang seperti ganja, menjadi petani komoditas yang legal dan produktif. Tujuannya, agar mereka mandiri secara ekonomi dan bisa mengalihkan profesinya,” kata dia.
Senada dengan Wabup Atika, Kajari Nursaitias menyatakan kesiapan mendukung dan bersinergi dalam mengawal pembangunan di Madina dari aspek hukum. Dia pun mengapresiasi sambutan hangat pemerintah daerah atas kehadirannya di Bumi Gordang Sambilan.
Sementara itu, Hasnul Tambunan menyatakan komitmen menjaga kolaborasi dengan Forkopimda demi tegaknya keadilan dan pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat.
(red/mdz)
