Medan – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Haris Kelana merasa kecewa terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting SSTP MSP. Pasalnya, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) senyogiannya membahas tentang evaluasi penggunaan anggara triwulan pertama tahun 2022 yang terealisasi dan belum terealisasi terpaksa ditunda karena data-data tersebut tidak dibawa.
“Percuma dong kita panggil mereka, tapi data-data untuk dibahas di dalam RDP tidak dibawa. Semestinya, mereka itu paham dan membawa semua data-data yang diperlukan mana kala ada yang perlu direvisi dan sebagainya,” kata Haris Kelana dari Fraksi Gerindra ketika diminta komentarnya usai ditundanya RDP dimaksud, Selasa (12/07/2022) di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Medan.
Menurutnya, pihaknya tidak mau lembaga perwakilan rakyat khususnya Komisi IV dianggap ‘abal-abal’. “Kalau diundang untuk ke DPRD untuk dilakukan RDP ya, semestinya mempersiapkan semua. Tidak seperti saat ini datanya tak konkrit. Seherusnya kita sudah melangkah ke depan ini terpaksa jalan di tempat gara-gara data yang mereka miliki tidak dibawa. Kami duduk di DPRD Kota Medan ini mewakili rakyat. Jadi kita harus mengetahui anggaran apa saja yang sudah terpakai dan belum,” ujarnya.
Masih kata Ketua Komisi IV itu, pihaknya saat ini hanya mendapat data Medan Selatan dan Utara. Dijelaskannya, Kota Medan terbagi dua yakni Medan Selatan dan Utara meliputi beberapa kecamatan di kawasan itu, tapi di dalam data ini tidak konkrit sehingga Anggota Komisi IV yang hadir minta RDP tersebut diskor dan dijadwal ulang kembali sampai data yang dibahas nanti benar-benar konkrit sejauhmana anggaran yang terealisasi dan belum sebagaimana yang diajukan Rp 1 triliun tersebut.
“Sementara kita mau masuk ke tahapan P-APBD, sedangkan kita belum melihat apa-apa saja yang terealisasi dari anggaran Rp 1 Triliun yang diajukan itu. Pokoknya, data harus lengkap sehingga kita enak membahas satu demi satu,” ujarnya.
Selama ini yang dilakukan, lanjut politisi Partai Gerindra Kota Medan, hanya bersifat global. Namun, untuk RDP kali ini diminta Kadis PU Kota Medan menyediakan data-data per kecamatan se-Kota Medan. “Di sinilah akan terlihat sebenarnya anggaran terpakai untuk apa saja di setiap kecamatan. Selama ini, datanya hanya bersifat global sebenarnya yang kita perlukan per kecamatan,” sebut Haris Kelana.
“Kita sudah menyurati kembali untuk dilakukan RDP terhadap Dinas PU dan diminta semua data sebanyak 21 kecamatan harus ada,” tambahnya. (do/red)
