– Tanjungmorawa. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meletakkan batu pertama peresmian pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Wonosari, Pasar V, Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Jumat (17/10/2025).
Peletakan batu pertama ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan 80.000 gerai, gudang, dan sarana pendukung Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Sebanyak 800 gerai dibangun secara serentak di berbagai satuan jajaran TNI AD, yang turut disaksikan secara virtual di seluruh daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, serta unsur Forkopimda Sumut lainnya.
Usai peletakan batu pertama, para peserta mengikuti arahan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini menandai dimulainya tahap operasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Menurut Ferry Juliantono, program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, pada bulan Juli lalu telah diresmikan oleh Bapak Presiden. Seluruh 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih resmi memiliki legalitas,” ujar Ferry.
Setelah peresmian legalitas tersebut, Kementerian Koperasi terus menyelesaikan regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan petunjuk teknis pelaksanaan.
“Tahap operasional ini dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya,” tambahnya.
Lebih lanjut Ferry menjelaskan, Presiden Prabowo ingin menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, sekaligus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan Margono Djojohadikusumo.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya akan berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat desa, serta menampung dan membeli hasil produksi warga desa. Pemerintah mendorong agar koperasi menjadi badan usaha yang sejajar dengan BUMN dan swasta, sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
(red)
