Medan. Dekan FISIP Universitas Medan Area (UMA), Dr Walid Mustafa Sembiring, menilai penangkapan Kadis PUPR Sumut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memperkuat upaya bersih-bersih yang sedang dijalankan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Menurut Walid, langkah kepala daerah yang baru menjabat untuk menertibkan jajaran birokrasi merupakan hal wajar dan bahkan menjadi tren positif dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Penangkapan Kadis PUPR bisa dilihat sebagai bagian dari aksi bersih-bersih yang dilakukan Bobby. Ini justru memperlihatkan komitmen kuat beliau untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (30/6/2025) malam.
Ia menambahkan, meski baru menjabat kurang dari setahun, sudah tiga pejabat di lingkungan Pemprov Sumut yang terjerat kasus korupsi. Walid menilai situasi ini merupakan momentum penting bagi Bobby untuk memperkuat integritas pemerintahan yang dipimpinnya.
“Ini menjadi pintu masuk bagi Gubernur untuk melakukan reformasi birokrasi lebih dalam. Di sisi lain hal ini akan semakin memudahkan beliau membangun sistem yang bersih,” tegasnya.
Walid juga menyoroti isu kedekatan pribadi antara Gubernur Sumut dan tersangka Topan Ginting yang ramai dibahas di media. Namun, menurutnya, fakta bahwa Topan tetap diproses hukum menunjukkan bahwa Bobby tidak tebang pilih dalam penegakan aturan.
“Orang yang disebut dekat sekalipun, kalau salah, tetap diproses. Ini sinyal kuat bahwa hukum tetap berlaku bagi siapa saja. Bahkan Pak Gubernur secara terbuka menyatakan siap jika dimintai keterangan oleh KPK. Artinya, beliau tidak ingin main-main dalam membangun pemerintahan yang bersih,” katanya.
Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
“Jangan main-main lagi. Kejadian ini cukup jadi alarm keras bagi semua pejabat,” pungkas Walid.
(r/red)
