Medan | Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menyoroti lambannya respon Pemerintah Kota Medan dalam mengevakuasi warga terdampak banjir besar pada Kamis, 27 November 2025.
Menurutnya, kejadian ini kembali memperlihatkan lemahnya sistem penanggulangan bencana yang seharusnya menjadi prioritas, terutama di tengah intensitas hujan yang tinggi memasuki akhir tahun.
Afandi mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang merasa diabaikan saat banjir melanda pemukiman mereka. “Banyak warga menghubungi saya karena tidak mendapat pertolongan apa pun dari pemerintah. Mereka panik, air sudah ada yang setinggi dada, pinggang bahkan lutut orang dewasa, tapi tidak ada bantuan yang datang,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Yang lebih memprihatinkan, kata anggota Komisi IV ini, nomor-nomor penting milik Pusdalops BPBD Kota Medan justru tidak aktif ketika warga mencoba meminta pertolongan.
“Ini fatal. Di saat warga membutuhkan evakuasi segera, jalur komunikasi pemerintah justru mati,” tegasnya.
Ia menambahkan, situasi semakin kacau ketika air dan listrik padam secara bersamaan. Warga terjebak dalam gelap, tidak bisa mengakses informasi, dan tidak tahu harus menghubungi siapa untuk mendapatkan bantuan. “Dalam kondisi itu, ketakutan warga meningkat. Mereka bukan hanya butuh bantuan logistik, tapi nyawa mereka terancam,” katanya.
Afandi berharap Pemerintah Kota Medan tidak kembali kecolongan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya. Dengan prediksi cuaca yang menunjukkan Sumatera Utara masih berada dalam periode musim penghujan untuk bulan Desember, sistem antisipasi dan penanggulangan bencana harus benar-benar disiagakan.
“Banjir kemarin harus menjadi pelajaran. Pemerintah, khususnya BPBD Kota Medan, harus memperbaiki respons, memperkuat komunikasi darurat, dan memastikan semua perangkat siap. Jangan sampai warga kembali menjadi korban karena kelalaian,” tandasnya. (Red)
