Medan | Banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi bukti telanjang bahwa penanganan banjir di kota ini masih jauh dari kata tuntas.
Anggota DPRD Medan Datuk Iskandar Muda, A.Md, yang juga duduk di Komisi IV DPRD Medan, menegaskan bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi kegagalan sistemik dalam manajemen infrastruktur dan respons pemerintah kota.
“Kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya kehadiran Pemko Medan pada saat warga berada dalam situasi tersulit. Banyak masyarakat yang mengeluhkan minimnya bantuan darurat, posko yang terbatas, hingga lambatnya respon instansi terkait meski banjir kali ini menyebabkan kerusakan signifikan dan mengganggu aktivitas ekonomi warga, ” kata Datuk kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Datuk mengatakan, ketika hampir seluruh kota terendam, warga butuh pemimpin yang terlihat dan bekerja di lapangan, bukan hanya pernyataan di meja rapat.
“Realitanya, masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah ini,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah proyek pengendalian banjir bernilai miliaran rupiah yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir ternyata tak mampu mengurangi dampak banjir. Drainase baru tersumbat, kolam retensi tak berfungsi optimal, dan pekerjaan infrastruktur yang dinilai hanya sebatas formalitas tanpa kajian matang.
“Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal tata kelola. Jika proyek dibangun tanpa perhitungan, tanpa pengawasan, dan tanpa strategi jangka panjang, maka hasilnya ya begini. Kota tetap banjir, uang rakyat habis, warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Legislator Dapil III ini menilai bahwa Pemko Medan perlu segera melakukan koreksi besar-besaran. Ia mendesak agar pemerintah kota berhenti bekerja secara reaktif dan mulai membangun sistem penanganan banjir yang benar-benar modern, terencana, dan berbasis data.
Ia menekankan lima langkah mendesak yang harus dilakukan Pemko Medan, hadir langsung di titik-titik banjir, memastikan kebutuhan warga terpenuhi cepat dan tepat. Menata ulang drainase kota secara menyeluruh, bukan sekadar proyek tambal sulam. Menguatkan koordinasi antarinstansi, agar penanganan darurat tidak berlarut-larut. Membangun sistem manajemen banjir berbasis data, lengkap dengan early warning system dan pemetaan kawasan rawan. Melibatkan masyarakat, baik dalam edukasi kebencanaan maupun pengawasan infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi justru saat warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” tegasnya. ***
