www.harianmetro.id/ – Medan. Polemik pernyataan Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthoni terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution terus menuai reaksi. Kali ini, Sekretaris Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA) Kota Medan, Kiki Trisna, melontarkan kritik keras dengan meminta Ricky Anthoni lebih dulu berbenah sebelum melontarkan penilaian terhadap gubernur.
Menurut Kiki, pernyataan Ricky yang menyinggung sikap Gubernur Bobby Nasution saat meninggalkan sidang paripurna justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia menilai seorang pimpinan DPRD semestinya lebih fokus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi kelembagaan daripada membangun opini yang dinilai menyudutkan kepala daerah.
“Kami justru sering mendengar informasi bahwa sebagai pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthoni sangat jarang memimpin sidang paripurna. Jangan sampai publik menilai beliau hanya hadir untuk ‘jual tampang’ di ruang paripurna, tetapi tidak menunjukkan kepemimpinan yang semestinya melekat pada jabatan pimpinan dewan,” kata Kiki, Selasa (28/7l/2026).
Ia menyebut masyarakat saat ini lebih membutuhkan bukti kerja daripada perang pernyataan. Menurutnya, publik menunggu keberanian Ricky Anthoni memimpin rapat-rapat strategis DPRD Sumut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.
“Jabatan pimpinan DPRD identik dengan memimpin persidangan. Kalau itu tidak terlihat, wajar bila muncul penilaian publik. Karena itu, fokuslah bekerja, bukan membangun kontroversi,” ujarnya.
Kiki juga membandingkan aktivitas Bobby Nasution yang dinilainya aktif turun menangani berbagai persoalan masyarakat dengan aktivitas Ricky yang, menurut pengamatannya melalui media sosial, lebih banyak menampilkan kegiatan pribadi. Ia meminta Ricky membuktikan kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD melalui kinerja nyata, bukan sekadar pencitraan.
Selain itu, Kiki meminta Ricky menyelesaikan berbagai isu yang pernah beredar di ruang publik mengenai dirinya. Ia menyinggung adanya pemberitaan yang memuat dugaan penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai, isu dugaan ijazah palsu yang menyeret anggota keluarganya, hingga persoalan sengketa tanah.
Menurut Kiki, berbagai isu tersebut sebaiknya dijawab secara terbuka agar tidak terus menjadi konsumsi publik. Namun hingga kini, tudingan maupun dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Kritik yang disampaikan PD GPA Kota Medan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik pasca-pernyataan Ricky Anthoni terhadap Gubernur Sumatera Utara.
(mdc)
