Medan | Rendahnya kualitas layanan kesehatan di Kota Medan menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, karena dinilai belum mampu menjangkau seluruh masyarakat meski anggaran kesehatan terus meningkat.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (10/2/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen, S.K.M dan dihadiri anggota dewan lainnya.
Ahmad Afandi Harahap, juru bicara Fraksi Demokrat, menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan. “Pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti banyak warga kesulitan mengakses layanan berkualitas karena sistem saat ini belum mampu mengimbangi kompleksitas kebutuhan dan biaya pelayanan yang semakin mahal.
Fraksi Demokrat menegaskan Ranperda harus disusun secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan. “Aturan ini harus berpihak pada masyarakat luas, bukan kelompok tertentu,” tambah Ahmad Afandi.
Selain itu, fraksi meminta pemerintah menjamin ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan agar layanan mudah dijangkau masyarakat.
Fraksi Demokrat mengapresiasi Ranperda ini dan berharap aturan baru dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara non-diskriminatif dan berkelanjutan, serta mendorong pembahasannya dilakukan secara cermat.
Ahmad Afandi menekankan dukungan fraksi tidak hanya pada penyusunan aturan, tetapi juga pada penerapannya agar masyarakat merasakan manfaat nyata.
Di akhir rapat, Fraksi Partai Demokrat menegaskan komitmen mereka mengawasi pembahasan Ranperda agar lahir aturan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Medan. (red)
