Medan – Proses seleksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Medan telah selesai dilaksanakan. Saat ini Wali Kota Medan Rico Waas sudah melantik 12 Direksi PUD, diantaranya Direksi PUD Pasar, Direksi PUD Pembangunan dan Direksi PUD Rumah Potong Hewan (RPH).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Medan Hj Sri Rezeki AMd mengingatkan pelantikan Direksi PUD Medan jangan sekedar seremonial belaka. Namun Direksi baru dituntut mampu menyelesaikan berbagai “pekerjaan rumah” (PR) lama yang selama ini sulit dituntaskan di tubuh PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD RPH.
Meskipun sempat menyinggung adanya rumor “pejabat titipan”, Sri Rezeki menyatakan bahwa fokus utama Komisi III adalah pada tanggung jawab dan hasil kerja nyata para direksi terpilih.
“Walau ada rumor beredar beberapa pejabat ‘titipan’, kita tidak menyoroti hal itu. Bagi saya pribadi, yang penting direksinya mampu bekerja dan bertanggungjawab, bisa menyelesaikan persoalan di PUD, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hj Sri Rezeki di Gedung DPRD Medan, Senin (5/1/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan, direksi PUD tidak boleh rangkap jabatan. Karena jabatan direksi adalah posisi profesional, bukan politik. Oleh karena itu, direksi dilarang keras merangkap jabatan agar dapat fokus pada manajerial dan integritas pelayanan publik.
“Mengingat tiga PUD ini bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak (pasar, pembangunan, dan pangan), kapasitas direksi sangat menentukan kualitas pelayanan yang dirasakan warga Medan. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, jangan ada rangkap jabatan,” tegasnya.
Untuk diketahui, berbagai persoalan di PUD antara lain, PUD Pasar ; kasus sewa lahan eks Pasar Aksara yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan sehingga berujung gugatan. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta adanya dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) di sejumlah pasar.
PUD Pembangunan; kinerja buruk direksi dan berdampak pada kinerja perusahaan. Seperti pengelolaan Medan Zoo yang hingga saat ini seolah terpuruk dan sulit bangkit.
PUD RPH ; terus menerus merugi dan setiap tahun diberi tambahan modal. Permasalahan limbah berupa feses, urin, darah, dan air cucian yang menimbulkan bau tidak sedap. Berkompetisi dengan pemotongan hewan ilegal atau di luar fasilitas resmi yang tidak menerapkan standar kesehatan. (red)
