MEDAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), M Aswin Diapari Lubis, didampingi Koordiv Hukum Payung Harahap dan Koordiv Penanganan Pelanggaran Johan Alamsyah menerima rombongan Direktur A Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Rabu (15/5/2024).
Hadir Kepala Seksi Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) Christian SH MH yang juga selaku ketua tim dalam rangka kegiatan Pemetaan Potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pada penyelenggaraan serentak Tahun 2024.
Christian didampingi Markus Jemi Pasande SH MH, Muhammad Teguh Robby Anggoro SH MH, Indra Ahmadi Effendi Hasibuan SH. Turut hadir juga pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili Jekson P Lumbanbatu SH, Lihai Fanhara SKom.
Christian menyampaikan tujuan kedatangan mereka adalah tindaklanjut Rakernis Bidang Intelijen Tahun 2023 kepada seluruh satuan kerja bidang Intelijen di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
“Tujuan kedatangan kami, sesuai perintah pimpinan untuk melihat dan mendengar secara langsung khususnya terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Dan kami mau mendengarkan situasi terkini dan bagaimana kecenderungannya dari bapak-bapak limpinan Bawaslu Sumut ini,” ujar Christian.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab itu, Ketua Bawaslu M Aswin Diapari Lubis menyebutkan bahwa seluruh perangkat jajaran pengawas terus diingatkan untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya masing-masing. Semua dilakukan bagaimana agar penyelenggaraan pemilu aman dan kondusif.
“Lembaga Pengawas selalu juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” katanya.
Senada, Johan selaku Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumut juga menyampaikan, kebijakan dari Bawaslu RI adalah mengefektifkan pencegahan.
“Bahwa kali ini kebijakan keberhasilan Bawaslu adalah diukur dari bagaimana pencegahan dilakukan kepada masyarakat dari pada penindakan,” ujar Johan.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu yang lalu, harus diakui, untuk wilayah Sumut ada permasalahan khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Misalnya terkait selisih data pemilih, tetapi sudah diatasi.
Sementara itu, Payung Harahap selaku Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sumut menyampaikan, persentase gesekan konflik di masyarakat menurun jika dibandingkan Pemilu Tahun 2019.
“Pada Pemilu Tahun 2024 ini gesekan di masyarakat menurun. Dan kesadaran masyarakat juga terbangun untuk melaporkan segala peristiwa yang menyimpang ke Bawaslu. Itu artinya Bawaslu ini semakin dirasakan kehadirannya dimasyarakat. Nah, fokus kita untuk pengawasan pada Pilkada serentak mendatang adalah isu SARA, penggunaan media sosial, ASN berkampanye dan kebijakan kepala daerah menjelang mengakhiri masa bhaktinya untuk kebijakan larangan mutasi ASN sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Payung.
Ia berharap dengan adanya sentra Gakkumdu semakin maksimal juga hubungan baik, demi terselenggaranya pekerjaan-pekerjaan dalam menyampaikan pesan ke masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik.
Sementara itu, Ketua Tim yang juga sebagai Kepala Seksi Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) Christian, SH menyampaikan pentingnya mengedukasi masyarkat tentang pencegahan politik uang.
“Dengan mengedukasi masyarakat bahwa politik uang dan lain-lain yang sifatnya dapat mempengaruhi pemilih itu diefektifkan di tengah-tengah masyarakat, agar Pilkada dapat berjalan dengan baik. Dan sebagai bagian dari pengawasan yaitu Media Sentra Gakkumdu, hal-hal yang lain dapat dibangun koordinasi dan komunikasi serta Kejaksaan melalui Bidang Intelijen, akan mengoptimalkan posko Pemilu di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Sumut dengan cara memetakan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pemilu. Posko-posko tersebut dapat memberi rekomendasi kepada para penyelenggara agar Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman,” tutupnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Saut Boangamanalu selaku koordiv Humas dan Datin mengingatkan pentingnya membangun kerjasama untuk edukasi demokrasi ke masyarakat luas.
“Dalam pesta demokrasi terjadi hal-hal yang mungkin tidak terbiasa, saya pikir lumrah. Tetapi dalam hal pengawasan tetap dilakukan dengan pendekatan persuasif,” tambahnya. (Do/red)
