– Medan. Anggota DPRD Medan Renville P Napitupulu kesal terhadap penanganan banjir Kota Medan saat ini. Dia memprediksi 60 tahun persoalan banjir yang melanda kota terbesar ketiga di Indonesia ini belum tentu bisa diatasi.
“Pemko Medan hanya punya kemampuan keuangan setiap tahun anggaran itu hanya Rp50 miliar untuk pengadaan tanah melalui Dinas Perkim. Ini pun masih dibagi lagi dalam tiga kategori,” kata Renville P Napitupulu usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) II Medan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi Medan, Senin (20/10/2025).
Ketua Fraksi PSI DPRD Medan ini menjelaskan peruntukkan anggaran Rp50 miliar yakni untuk menambah ruang terbuka hijau, pembelian lahan untuk pembangunan infrastruktur dan ganti rugi tanah untuk sungai sungai yang akan dilebarkan tidak cukup untuk mengatasi banjir
“Anggaran Rp50 miliar tidak cukup untuk menormalisasi sungai. Jika dibagi Rp25 miliar untuk normalisasi, baru 60 tahun kita bisa ganti rugi semua tanah. Berarti 60 tahun pula kita harus menunggu persoalan banjir, pun belum tentu juga surut-surut,” kesalnya.
Ketua DPD PSI Kota Medan ini berharap ada kebijakan dari kementerian karena masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Medan sendiri. Memang harus dikawal terus dengan anggaran dari kementerian melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) II Medan.
Namun dalam RDP dengan BWS, kata dia, sepertinya Pemko Medan dan kementerian kurang koordinasi terhadap pelaksanaan normalisasi di Kota Medan ini. “Jangan nanti dibilang alasannya juga hanya karena ganti rugi tanah, tidak boleh,” tegasnya.
Renville mengungkapkan dalam RDP, BWS Wilayah Sumatera menyatakan bahwa Deliserdang sudah selesai pembebasan lahan. Makanya Pemkab Deliserdang akan menandatangani kontrak untuk proyek normalisasi pada tahun ini.
“Deliserdang dengan Medan itu beda. Kalau di Deliserdang tidak ada pembebasan lahan masyarakat. Kalau pun ada, porsinya sedikit. Kenapa saya bilang begitu? Berkaca di waktu pembangunan tol, di situ pembebasan lahan seperti kilat. Cepat. Kenapa? Karena yang dibebaskan tanah pemerintah sendiri. Kenapa saya bilang begitu? 88 persen tanah di wilayah Deliserdang itu kan milik PTPN, PTPN milik siapa? BUMN. Jadi jangan disamakan dengan akibat lambannya pembebasan tanah di Kota Medan karena kinerja, tidak begitu,” ujar Renville.
Oleh karena itu, dalam RDP dia menyarankan jika APBD Kota Medan bisa dikucurkan, tidak usah menunggu kementerian karena masalah tanah.
Selama ini, lanjut Renville, anggaran di Medan bisa digunakan. Buktinya, untuk anggaran-anggaran lain yang sudah dikeluarkan, bahkan untuk pembangunan yang tidak jelas saja bisa dikucurkan.
“Bahkan nilainya lebih fantastis sampai Rp120 hingga Rp150 miliar. Ini satu ampibi cuma Rp1,5 miliar,” katanya kemudian menambahkan sampai saat ini di Medan hanya ada dua ampibi.
(Red)
