MEDAN, pos.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/11/2025).
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali, kalau di (Kepulauan) Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian (TKD),” kata Bobby.
Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran anggaran ke daerah dapat disampaikan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah, timing transfernya kita utamakan jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun, bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Bobby.
Terkait, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat tersebut, salah seorang anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan, agar dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini bertugas untuk mengkaji apakah pembagian DBH di daerah sudah adil atau tidak.
Bobby pun menyambut baik usulan tersebut. Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI untuk bekerja bersama untuk tujuan tersebut.
“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat, bersama sama bekerja, kami siap membuat Satgas ini,” kata Bobby.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu, pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.
“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur tentunya ke depan dalam penyusunan anggaran nanti dengan Kemenkeu bersama sama kita akan coba daerah 3T, harus ada perhatian khusus, baik dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” kata Wihadi.
Diketahui, kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dalam rangka mendengarkan masukan terkait TKD, potensi serta realisasi penerimaan negara di Sumut.
Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota Banggar DPR RI, dan beberapa Bupati serta walikota Sumut. (Rel)
